PRAKTEK bisnis konten hoaks di dunia maya tidak hanya dilakukan oleh Grup Saracen, tetapi diduga oleh puluhan pelaku lainnya yang mengincar peristiwa politik sebagai lahan garapan mereka.
Aparat kepolisian tengah melacak pelaku kelompok Saracen termasuk cakram keras (hard disc) milik ketuanya, JAS (32) berisi data identitas individu yang diunggahnya melalui medsos dan juga data-data mengenai klien mereka.
Dari data-data tersebut, kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irawan Anwar, akan terlacak identitas orang-orang atau pihak yang mendanai atau menjadi konsumen konten hoaks.
Sementara Kompas (28/8) memberitakan, rumah kontrakan JAS di Jl. Kasah, Gang Salempayo, Rt 004/Rw 002, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru tampak sepi.
Tetangga JAS, Dori Ramadhan mengemukakan rumah petak berukuran 8 x 10 meter yang disewa Rp10 juta setahun berada di tengah kota itu digunakan kantor penyalur guru privat yang dikelolanya.
Sejauh ini tiga anggota dindikat produsen dan penyebar konten hoaks yang membentuk Saracen pasca Pemilu 20014 selain JAS yakni MFT (43) dan seorang wanita berinisial SRN (32) telah berhasil diciduk polisi.
Ada sekitar 800.000 akun FB berkaitan dengan Saracen yang telah memproduksi konten hoaks atas pesanan sejak November 2015, contohnya antara lain proposal kontrak bernilai Rp 60 sampai Rp70 juta untuk mengisi konten yang  menyudutkan lawan politik dalam Pilkada Pekanbaru, Riau 2017.
Presiden Joko Widodo menganggap praktik jual beli konten hoaks persoalan mengerikan karena berpotensi besar mengakibatkan kerusakan dan perpecahan bangsa.
“Informasi yang disebar individu saja bisa merusak, apalagi terorganisasi. Kalau dibiarkan, ini mengerikan, “ tandasnya seraya menambahkan, ia sudah memerintahkan kapolri untuk mengusut tuntas, baik pemesan mau pun pihak yang mendanai.
Jokowi juga mengajak segenap masyarakat menggunakan medsos secara bijak dan santun, untuk menyebarkan hal-hal positif yang bermanfaat bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
Pesan langsung
Sementara pegiat medsos Wicaksono mengungkapkan, JAS bisa saja meminta konten hoaks pesanannya dari pemilik medsos langsung atau bisa juga menampungnya (pengepul) dari pihak tertentu.
Menurut Wicaksono bisnis konten hoaks seperti dilakukan oleh kelompok Saracen kemungkinan dilakukan juga oleh kelompok-kelompok lainnya terutama menjelang pilkada atau pemilu.
Sedangkan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani mengingatkan, setiap jejak digital tidak bisa dihilangkan begitu saja hingga pelanggarnya tidak akan bisa menghindar dari  tanggungjawab.
Di negara-negara maju seperti Jerman, menurut dia, ada kewajiban bagi Google untuk menghapus dalam waktu satu kali 24 jam konten hoaks, sedang di Indonesia peraturan semacam itu sedang diuji publik untuk kemudian diberlakukan.
Sementara pengamat sosial Jayadi Hanan menilai, kampanye hitam (black campaign) melalui medsos masih dianggap efektif untuk mendegradasi lawan politik dalam pilkada di tengah masyarakat yang tidak kritis.
Menurut catatan, konten hoaks dan sentiment SARA dimainkan secara massif dan sistematis menjelang DKI Jakarta lalu sehingga kisah sukses ini dikhawatirkan akan diulang kembali pada pilkada 2018 dan pilpres 2019.
Eskalasi pembuatan dan penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian meningkat menjelang Pilkada DKI Jakarta lalu tercermin dari 5.000 lebih jumlah laporan yang diterima Kemenkominfo.
Kemungkinan itu persis seperti disampaikan Kombes Pol. Irawan Anwar bahwa puluhan produsen hoaks masih beroperasi di medsos, terutama Face Book untuk mengincar pesanan di ajang pilkada serentak 2018 nanti.
Selain regulasi yang bisa menganulir kandidat pilkada jika kandidat atau tim suksesnya memproduksi atau menyebarkan konten hoaks, literasi digital juga perlu ditumbuhkan terhadap publik agar paham mana yang benar dan salah.
