LEBIH 150 korban tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Kab. Bima, Provinsi NTB (2/4) dan banjir bandang, tanah longsor dan topan Seroja di Flores Timur (4/4).
Bencana alam tidak bisa ditolak, tetapi dengan aksi mitigasi, sehingga semua pihak lebih siap, jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda yang ditimbulkannya selayaknya bisa diminimalisasikan.
Walau sudah diingatkan oleh BMKG, jika tidak ada tindak lanjutnya, tentu saja, tidak ada artinya atau sia-sia karena tidak ada upaya atau kesiapan warga menghadapi bencana yang muncul.
Kesadaran para pemangku kepentingan di daerah, mulai dari gubernur, bupati, terus ke jajaran yang di bawahnya, juga BPBD setempat, begitu pula wakil-wakil rakyat (DPRD provinsi dan Kabupaten dan Kota) agaknya sesuatu yang mutlak perlu diasah dan ditingkatkan.
Tentu tidak sekedar menyampaikan himbauan atau peringatan yang pada publik secara berjenjang. Lebih dari itu, sikap sadar bencana para elit di daerah termasuk melakukan berbagai langkah antisipatif atau mitigasi.
Dari sisi anggaran, selain perlu alokasi dana misalnya untuk merelokasi lingkungan hunian rawan bencana, mensosialisasikan ancaman bencana di wilayah rawan bencana, menyiapkan dan melakukan simulasi evakuasi dan juga tempat-tempat penampungan sementara.
Saat ini operasi pencarian korban yang tertimbun longsoran tanah Di P. Adonara masih terus dilakukan oleh tim gabungan menggunakan peralatan seadanya karena bantuan alat-alat berat yang dibutuhkan belum tiba.
Minim Peralatan
Di desa Oyangbarang, Kab. Flores Timur, ratusan warga berupaya mencari korban banjir bandang yang terjadi Minggu dini hari menggunakan linggis, pacul atau sekop guna menyingkirkan batu-batu besar atau pohon tumbang yang menjadi penghalangnya.
Untuk menjangkau pulau Adonara seluas 509 Km persegi di ujung timur Pulau Flores, Kab. Flores Timur itu bukan soal mudah yakni melalui jalan darat dari Maumere ke Larantuka sejauh 137 Km selama tiga jam melintasi pantai selatan.
Dari Larantuka ke pelabuhan Tobilota di Adonara dengan perjalanan laut normalnya bisa ditempuh sekita 20 menit, namun semua tergantung cuaca, karena jika gelombang tinggi, pelayaran stop.
Dari Tobilota, dengan berkendara sepanjang 14 Km, satu persatu wilayah musibah mulai dari Desa Orangbayang, Kec. Wotan Ulumado bisa dijangkau, selanjutnya ke Desa Waiburak dan Desa Waimerang, Kec. Adonara Timur berjarak 18 Km ke arah timur.
Sekitar 14 Km ke arah timur lagi sampi di Desa Nelemadika, Kec. Ile Bolang berlokasi di punggung Gunung Ile Bolang yang paling parah tersapu banjir banjir bandang dan material lumpur setebal tiga meter yang menewaskan 54 orang dan dua masih dalam pencarian.
Selain meratakan puluhah bangunan, banjir bandang juga membuat jaringan listrik lumpuh sehingga 90.000an penduduk P. Adonara dalam kegelapan sejak Minggu lalu.
Berdasarkan laporan BNPB, korban tewas seluruhnya mencapai 150 orang dan 76 orang dinyataan hilang dalam banjir bandang, tanah longsor dan siklon Seroja yang melanda wilayah NTT dan NTB.
Di Flores Timur korban tewas 60 orang, 21 orang lainnya di Alor dan tiga di Malaka, sedangkan di kota Kupang dan Kab. Kupang masing-masing satu orang tewas, Lembata 28 orang, Sabu Raijua dua orang dan Ende satu orang.
Sejumlah korban juga belum ditemukan yakni 12 orang di Flores Timur, 20 orang di Alor dan 44 orag di Lembata, sementara ini tercatat lebih 1.000 orang mengungsi.
Kepala BNPB Doni Monardo mengaku, bantuan alat berat belum bisa didatangkan ke lokasi bencana di Adonara dan Alor, kecuali di Lembata bisa menggunakan alat-alat berat perusahaan yang sedang mengerjakan proyek jalan.
Baru pada hari ini, tim pencarian dan bantuan alat-alat berat akan didatangkan melalui jalur laut dari Kupang, Denpasar dan Makassar yang juga tergantung dari kondisi cuaca.
Banjir bandang juga melanda empat kecamatan di Kab Bima NTB, 2 April lalu, namun tidak ada laporan tentang korban tewas, sementara warga masih sibuk membersihkan rumah rumah mereka dari material banjir.
Faktanya, selain porsi anggaran di APBD di berbagai daerah yang amat kecil, sudah menjadi rahasia umum, posisi sebagai pemangku kepentingan terkait kebencaaan di daerah dianggap sebagai jabatan “buangan” atau formasi jabatan sisa.
Padahal, jabatan terkait kewenangan kebencanaan seharusnya diisi oleh orang-orang yang sigap, memiliki kompetensi tentang kebencanaan dan mampu mengoordinasikan aksi, mulai dari merancang mitigasi, tanggap darurat sampai pemulihan pasca bencana dan juga yang mau bekerja dengan hati dan sepenuh hati.
Kapan lagi berbagai musibah yang muncul bisa jadikan bahan pembelajaran dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan yang diperlukan ?
