INDONESIA yang terletak di lingkar cincin api Pasifik harus selalu bersiaga menghadapi ancaman gempa dan letusan gunung berapi, juga bencana tak terduga seperti pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini.
Wabah Covid-19 yang bermula menyebar di kota Wuhan, Prov. Hubei, China, medio Desember lalu, sudah menewaskan 134.286 orang dan menjangkiti 2.075.528 di 210 negara di lintas benua (sampai 16/4).
AS menempati urutan korban tewas tertinggi (22.550), disusul Itali (21.645), Perancis (14.393), sedangkan Iran (4.772) menempati urutan kedua di Asia setelah China (3.345).
Di Indonesia sendiri, korban Covid-19 relatif masih kecil, 496 meninggal dari 4.472 orang yang dirawat (sampai 16/4 sore), namun persentasi korban tewas cukup tinggi, lebih 11 persen (496 : 4.472) dibandingkan rata-rata (2 sampai 3 persen) di negara lain.
Jika kebijakan social distancing dan rapid test yang sedang digencarkan gagal, dicemaskan akan terjadi outbreak Covid-19 yang diprediksi bisa menelan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu korban pada puncak pandemi sekitar akhir April atau Mei nanti.
Program PSBB dengan merealokasi Rp 405 triliun dana APBN termasuk Rp110 triliun untuk Jaminan Pengaman Sosial (JPS) disiapkan pemerintah guna membantu warga miskin yang terimbas nafkahnya akibat kelesuan perekoniam di tengah wabah Covid-19.
Presiden Jokowi dan jajarannya jungkir balik melakukan segala upaya, dana dan daya untuk menghambat lonjakan penyebaran Covid-19 yang kini sudah menganggu roda-roda ekonomi dan dunia usaha.
Indonesia harus berpacu dengan waktu di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan, kemiskinan serta masih rendahnya disiplin dan kesadaran sebagian warga terhadap ancaman Covid-19 dan komitmen para kepala daerah dan sebagian politisi untuk memberikan kontribusinya menghadapi bencana global ini.
Mitigasi Bencana
Tentu Presiden Jokowi tidak bisa dipersalahkan, karena sikap abai atau ketidaksiapan menghadapi bencana merupakan warisan turun temurun rezim-rezim terdahulu sejak RI merdeka pada 1945.
Jika dari dulu, sudah dibangun RS-RS termasuk untuk menghadapi potensi bencana atau situasi darurat, kini tidak perlu tergopoh-gopoh membangun RS khusus di P. Galang atau memanfaatkan wisma atlit.
Rasanya tidak sulit bagi RI untuk menyiapkan RS atau lokasi pengungsi dengan segala kelengkapannya, mulai dari tiap kelurahan, kabupaten sampai provinsi untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan saat bencana.
Jika dalam pembahasan RAPBN atau RAPBD sejak awal sudah dirumuskan skala prioritasnya, tentu saat terjadi situasi darurat, pos atau mata anggaran yang tidak mendesak tinggal “didel” saja.
Walau ditegur Jokowi, belasan Pemda belum merealokasi APBD-nya bagi penanganan Covid-19, sedangkan 517 pemda melakukan sekedar basa-basi, tidak memasukkannya ke pos JPS dan 103 pemda belum menempatkannya ke pos penanganan imbas ekonomi akibat Covid-19.
Patut dicurigai keengganan Pemda mengabaikan teguran persiden, karena tak mustahil, alasan di balik itu karena tidak ingin proyek atau kepentingan oknum para elite, politisi dan mitra usaha ikut terpangkas.
Terkait pendataan, jika saja data BPS dipercaya dan tersaji terinci sampai “by name and address”, penyaluran JPS bagi warga miskin, pekerja informal atau yang terkena PHK tentu akan lebih mudah.
Dengan data seadanya, sebagian program diberikan secara acak sehingga dikhawatirkan tidak sampai ke seluruh orang-orang yang berhak menerimanya, juga rawan diselewengkan petugas.
Bayangkan, RAPBD DKI Jakarta 2020 saat awal pembahasannya, diselipi pembelian lem aibon sampai Rp126 milyar, ballpoint Rp124 milyar, masing-masing puluhan milyar Rp untuk pembelian pasir, tipp-eks dan barang lainnya yang nilainya tidak masuk akal.
Payung hukum, misalnya kewajiban bank mempermudah penyaluran pinjaman modal bagi pekerja sektor informal yang terimbas bencana juga perlu difikirkan.
Rendahnya wawasan elite terhadap potensi bencana tampak dari kecilnya dana APBN untuk BNPB (sekitar Rp 700 milyar), bahkan untuk BPBD rata-rata cuma sekitar 0,1 persen dari APBD masing-masing.
Nyaris tak terdengar suara dan greget DPR, DPRD dan DPD yang biasanya menggebu-gebu menjelang Pileg, Pilkada atau Pilpres secara perorangan mau pun fungsi legislasinya, juga Parpol untuk ikut cawe-cawe dalam upaya pencegahan wabah Covid-19.
Jadi selain berintegritas, jujur, pekerja keras serta inspiring dan memiliki visi ke depan, negeri ini membutuhkan pemimpin, elite dan politisi berwawasan kebencanaan.
