KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuhan Bajo, NTT oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (11/05) diharapkan tidak hanya menghasilkan pernyataan atau kertas kerja tetapi juga berlanjut dengan langkah nyata.
KTT kali ini dihadiri oleh delapan dari 10 pemimpin pemerintahan perhimpunan bangsa-bangsa tersebut yakni Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Sultan Hasanah Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Viatnam Pham Munh Chihn, PM Kamboja Hun Sen, PM Laos Sonexai Siphandone.
Timor Leste yang masih berstatus observer mengutus PM Taur Matan Ruak, sementara PM Thailand Prayuth Chan-ocha absen karena sedang kampanye untuk Pemilu 14 Mei dan Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak diundang karena kebijakan tangan besi rezimnya yang ditentang ASEAN.
ASEAN harus mampu merumuskan aksi bersama untuk menjawab tantangan kini dan ke depannya, misalnya terkait smakin tajamnya rivalitas antara negara-negara besar di kawasan Indo Pasifik tercermin dari pembentukan aliansi Australia, AS dan Inggeris (KAUKUS).
Tantangan pemunculan kembali era Perang Dingin baru akibat eskalasi Perang Rusia dan Ukraina sejak invasi Rusia ke negara itu 24 Feb. tahun lalu, ancaman perang terbuka antara China dan Taiwan, potensi konflik di semenanjung Korea juga menuntus ASEAN secara tegas menyikapinya.
Potensi Perang Dingin, seperti dikatakan oleh Dosen Hubungan Int’l Universitas Pajajaran Teuku Rezasyah, harus diresons ASEAN untuk menegaskan komitmennya bagi pewujudan Zona Damai, Bebas dan Netral (ZOPFAN), Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara (SEAN WFZ) dan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
Di perairan Laut China Selatan, China yang mengklaim 90 persen kawasan tersebut yang masuk sembilan garis putus-putus (nine-dotsline) memiliki klaim tumpang tindih dengan Brunei,Malaysia, Taiwan dan Vietnam.
RI sendiri tidak terlibat dalam sengketa wilayah dengan China di LCS, namun jugs berpotensi berbenturan dengan China yang mengaggap perairan ZEEI di Natuna Utara sebagai wilayah tradisional nelayannya walau hal itu tidak diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
Sementara “duri dalam daging” yaitu krisis politik di Myanmar pasca kudeta oleh junta militer (2 Feb. 2021) terhadap partai pemenang Pemilu dipimpin Aung Sang Suu Kyi juga belum ada solusinya.
ASEAN sendiri sudah menyampaikan lima butir usulan solusi krisis Myanmar yakni penghentian kekerasan, digelarnya dialog konstruktif oleh para pihak guna mencapai solusi damai, penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar guna memfasilitasi proses dialog , penyaluran bantuan kemanusiaan dan kunjungan Utusan ASEAN ke Myanmar
Namun sejauh ini pimpinan junta Jenderal Min Aung Hlaing terkesan melecehkan usulan ASEAN yang telah disepakatinya itu dengan mengatakan, pihaknya baru akan menjalankannya jika para teroris (massa prodemokrsi-red) di negerinya sudah berhasil ditumpas.
Di bidang ekonomi, seperti dikatakan Ketua KADIN Hariyadi Sukamdani, KTT ASEAN diharapkan berkontribusi mendorong penguatan ekonomi ASEAN sehingga lebih efisien dan kompetitif menghadapi makin ketatnya persaingan global.
Dokumen terkait kerjasama pemberantasan perdagangan orang seperti kasus penyanderaan 20 WNI di Myamar baru-baru ini yang akan diadopsi dalam KTT ASEAN ke-42 juga diharapkan bisa diimplementasikan.
Setumpuk “PR” menanti Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara itu agar bisa mengimplementasikan segenap kesepakatan agar tidak dianggap hanya sebagai macan kertas.
