JAKARTA-Komite III DPD meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera merealisasikan rencananya untuk menggantikan kartu BPJS Kesehatan dengan sistem finger print.
Sistem ini akan menutup celah praktik-praktik pemalsuan Kartu BPJS Kesehatan seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Praktik pemalsuan yang sudah berlangsung setahun ini sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada terobosan berbasis teknologi untuk mencegahnya.
“Sudah saatnya, ketika kita berobat tidak perlu lagi membawa-bawa kartu. Cukup tunjukkan e-KTP kemudian sidik jari kita divalidasi dengan alat finger print. Jika sesuai, bisa langsung dilayani. Ini sangat efektif dan efisien. Bukan hanya mengurangi antrian di puskesmas atau rumah sakit, sistem ini dipastikan akan menutup pemalsuan-pemalsuan yang sangat merugikan masyarkat,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, dalam rilisnya kepada KBK ,Kamis (28/7).
Wanita yang juga pengusaha ini mengatakan, sebenarnya pada pertengahan Oktober 2014 lalu, BPJS Kesehatan sudah meluncurkan pelayanan aplikasi finger print yang saat itu dihadiri langsung oleh Presiden SBY. Namun hingga kini publik belum mengetahui sejauh mana perkembangannya.
Memang untuk mewujudkan sistem ini, lanjut Fahira, BPJS Kesehatan, tidak bisa sendiri karena harus bekerja sama dengan Kemendagri untuk mengoneksikan e-KTP dengan aplikasi finger print. Sementara, untuk alat finger print-nya harus mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perindustrian.
“Kami minta BPJS Kesehatan lebih intensif koordinasi dengan Kemendagri dan kementerian terkait lainnya agar sistem finger print ini cepat terealisasi. Atau jika seluruh wilayah Indonesia belum siap, buat pilot project di beberapa kabupaten/kota yang sudah siap. Intinya terobosan yang baik ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
