DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset 

JAKARTA, KBKNEWS.id – Upaya menghadirkan aturan khusus untuk merampas aset hasil tindak kejahatan memasuki babak baru.

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya sidang yang turut dihadiri sejumlah pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan regulasi tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan rancangan aturan itu. Anggota rapat paripurna kemudian menyatakan setuju sehingga RUU tersebut resmi ditetapkan menjadi undang-undang.

Dari unsur pemerintah, rapat turut dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Pengesahan ini menjadi tahap penting setelah pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung selama bertahun-tahun. Regulasi tersebut berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap aset yang berasal dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here