Eks Napi Bisa Jadi DPD, Ayo Daftar!

UU Pemilu tidak mengatur larangan bagi es Napi untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD sehingga dikhawatirkan mereka yang suadh cacat hukum dan moral akan ramai-ramai mencalonkan diri.

NEGERI ini bisa dianggap kekurangan stok calon pemimpin atau politisi jika sampai eks narapidana ramai-ramai mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya karena tidak ada peraturan yang melarangnya.

Anggota DPD (di Barat disebut senator)  berjumlah 136 orang atau masing-masing empat orang yang mewakili masyarakat di 34 propinsi dan dipilih  bersama presiden dan wakilnya, DPR dan DPRD dalam pemilu serentak 2024.

Berdasarkan Pasal 2 UUD 1945, kewenangan DPD di bidang legislasi yakni ikut memberikan pandangan dan membahas RUU tertentu  bersama DPR dan pemerintah serta memberikan pertimbangan pada RUU RAPBN dan RUU terkait pajak.

Sejauh ini persyaratan jeda lima tahun pencalonan baru diberlakukan bagi caleg untuk DPR dan DPRD, sehinga untuk tidak memberi peluang bagi eks napi untuk mencalonkan sebagai anggota DPD,  Mahkamah Konstitusi (MK) diminta memberlakukan syarat yang sama.

Sementara Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan dan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu (Kompas, 21/1) menyatakan, pihaknya menemukan sejumlah eks napi di DI Yogyakarta dan Bengkulu yang ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Berbeda dengan persyaratan yang diberlakukan bagi yang mencalonkan sebagai anggota DPR atau DPRD, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur larangan bagi warga negara yang berstatus eks napi, termasuk bagi yang baru menghirup udara bebas dari Lembaga pemasyrakatan.

Sebaliknya, mengacu pada putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 disebutkan: Bagi eks terpidana yang akan mengikuti pencalonan sebagai anggota DPR atau DPRD harus meliwati jeda waktu lima tahun setelah menjalani masa hukuman.

“Saya khawatir, ketiadaan aturan masa jeda lima tahun bagi bekas narapidana yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD, akan membuat pendaftaran para calon “senator” itu bakal dibanjiri eks napi, “ ujar Peneliti Indonesian Corruption Watch Kurnia Ramadhana.

Sayang ya, jika anggota legislatif terhormat diisi oleh tokoh-tokoh yang sudah cacat hukum dan cacat moral. Apa sudah nggak ada lagi tokoh yang masih bersih tersisa di negeri ini?