DARI balik ruang tahanan KPK dan ditengah derasnya desakan publik agar ia lengser sebagai ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar serta di ambang ancaman pidana yang menanti, Setya Novanto (SN) tampak belum rela melepas singgasananya.
Sebelumnya, menurut pengakuan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, SN dalam pembicaraan empat mata dengannya menjelang ditahan KPK, menyatakan telah mengiklaskan jabatanya, baik di DPR mau pun sebagai pimpinan Partai Golkar.
“Saya tidak akan melakukan sesuatu yang dapat menghambat mekanisme di Golkar mau pun di DPR. Saya ikhlaskan, “ tutur Idrus menirukan apa yang disampaikan SN padanya.
Namun SN diam-diam melayangkan surat resmi bermeterai Rp6.000 dialamatkan kepada DPP Partai Golkar dan pimpinan DPR yang isinya berbeda dengan apa yang disampaikannya pada Idrus Marham.
Surat untuk DPP Partai Golkar memuat pernyataan bahwa tidak ada pemberhentian terhadap dirinya sebagai ketua umum dan ia mengangkat Idrus Marham sebagai plt ketua umum.
Dalam surat kepada pimpinan DPR, SN meminta tidak digelar rapat pleno atau sidang MKD terkait kemungkinan pemberhentian dirinya sebagai anggota maupun ketua DPR.
Bukti sisa-sisa pengaruh kekuasaan SN juga masih kokoh, baik di tubuh Partai Golkar mau pun di kalangan DPR, padahal saat ini adalah momen yang menentukan dalam menghadapi helat besar pilkada bersama 171 daerah pada 2018 dan pilpres pada 2019.
Akibatnya, institusi DPR yang merepresentasikan wakil-wakil rakyat termasuk perpanjangan tangan Partai Golkar melalui fraksi di dalamnya ikut tersandera, sedangkan elektabilitas Partai Golkar terus melorot.
Masih kuatnya pengaruh SN yang menjadi tersangka kasus mega proyek pengadaan e-KTP dengan taksiran kerugian negara Rp2,3 triliun tercermin dari hasil rapat paripurna DPP Golkar dan Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) yang digelar di Jakarta, Selasa (21/11).
SN Tetap ketua DPR
Rapat pleno DPP Partai Golkar yang berlangsung selama delapan jam memutuskan SN tetap sebagai ketua DPR dan Idrus Marham diangkat sebagai plt ketua umum Partai Golkar sampai ada hasil putusan praperadilan terkait penetapan SN sebagai tersangka.
Jika SN menang di sidang praperadilan (dijadwalkan 30 Nov), jabatan plt Idrus Marham berakhir, sementara jika SN kalah, ia akan diminta mengundurkan diri sebagai ketum Partai Golkar dan ketua DPR.
“Jika SN tidak berseda mengundurkan diri, pleno akan memutuskan untuk menggelar munaslub guna mencari ketua umum baru, “ tutur Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid.
Sementara MKD pada hari yang sama batal menggelar rapat konsultasi dengan segenap unsur pimpinan fraksi guna membahas penahanan SN dengan alasan tidak seluruh pimpinan fraksi hadir.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengemukakan, dengan adanya surat SN dan keputusan DPP Partai Golkar, pimpinan DPR akan menunda penggantian ketua DPR hingga proses hukum SN di tingkat praperadilan rampung.
MKD, menurut Fahri, baru akan memproses dugaan pelanggaran etik SN jika ia sudah berstatus terdakwa dan sesuai UU MD3 (UU 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) tidak ada pergantian pimpinan DPR.
Sebaliknya, Wakil Ketua F-Nasdem di DPR Johny G Plate, berdasar Pasal 87 UU MD3, pimpinan DPR dapat diberhentikan jika diusulkan oleh parpolnya, dan mekanisme ini menurut dia lebih cepat dan elegan ketimbang melalui MKD.
Selain sisa-sisa taji SN yang masih tajam, pembelaan kader-kader lingkar dalamnya juga berkepentingan atas nasib SN dan juga nasib mereka, membuat SN masih berupaya melakukan perlawanan.
Jika kasus SN terus menggantung, yang jelas, kredibilitas dan kepercayaan rakyat pada DPR semakin tergerus, sementara elektabilitas Partai Golkar yang cenderung turun, bakalan terjun bebas.
