ALIH-ALIH digunakan untuk adu ide, gagasan dan program, hiruk-pikuk kampanye pilpres yang dimulai sejak 23 September lalu dipengapi metafora, jargon, olok-olok dan ujaran kebencian terhadap kubu kandidat lawan.
Contohnya, semakin tipisnya tempe hingga seukuran kartu ATM dilontarkan Cawapres Paslon 02 Sandiaga Uno untuk menganalogkan harga-harga yang semakin melambung, sehingga penjual goreng-gorengan “mengakalinya” agar tidak merugi.
Tentu saja, pernyataan Uno disangkal oleh “jajaran” tim kampanye Paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang dianggap mengada-ada, karena menurut mereka, dari dulu ukuran tempe goreng ya segitu-gitu saja.
Kiasan “tempe seukuran ATM”, menurut Staf Pengajar Komunikasi UGM, Ambardi Kuskrido, sebenarnya bisa digunakan untuk menyampaikan gagasan lebih besar terkait makin mahalnya harga bahan baku. “Sayangnya, tidak didukung data dan argumentasi yang runtut, “ ujarnya. (Kompas, 9/11).
Viral juga terjadi di medsos terkait pernyataan capres Paslon 02 Prabowo Subianto tentang “tampang-tampang orang miskin Boyolali” yang belum pernah mengambah hotel-hotel berbintang lima yang bertebaran di ibukota.
“Kalian bisa-bisa diusir sekuriti jika coba-coba masuk hotel karena dianggap tampang-tampang bukan orang kaya, “ tuturnya.
Padahal, Prabowo dengan nada menggebu-gebu bermaksud menunjukkan keterpihakannya pada rakyat kecil atas ketidakadilan, ketimpangan dan kemiskinan yang menimpa mereka.
Mungkin maksudnya, hotel-hotel mewah kelas dunia yang bertebaran di Jakarta hanya dinikmati oleh segelintir orang, tidak bagi warga Boyolali (dan seluruh penduduk miskin lain di wilayah Indonesia).
Ucapan Prabowo tersebut malah mengundang aksi unjukrasa ribuan warga Boyolali yang menuntut ia minta maaf karena dianggap merendahkan dan melecehkan mereka dan juga protes dari Bupati Boyolali Seno Samudro dengan melontarkan kata-kata yang tidak kalah kerasnya.
Sejumlah warga Boyolali di Jakarta juga berniat menggelar pertemuan di hotel bintang lima Ritz Carlton untuk menunjukkan mereka juga mampu, tidak seperti yang distigmakan Prabowo .
Yang jelas, ungkapan “tampang Boyolali” bakal menjadi perbendaharaan kata baru bahasa Indonesia untuk menjuluki atau menstigmatisasi orang atau kelompok yang dianggap miskin atau papa sampai di era penduduk kota kabupaten tersebut sudah terentaskan dari kemiskinan sekali pun.
Alih-alih meredakan kemarahan warga Boyolali, pernyataan seorang anggota tim sukses Prabowo yang mengait-ngaitkan cerita lama bahwa kabupaten tersebut dulu adalah basis PKI, malah memperkeruh situasi.
Politisi Sontoloyo
Sebaliknya, pernyataan capres 01 Jokowi tentang adanya politisi sontoloyo yang memutarbalikkan fakta atau mengadu domba atau politisi genderuwo yang kebiasaannya menakut-nakuti rakyat, juga menuai reaksi dari kubu Prabowo yang menilai, seorang negarawan tidak pantas berkata seperti itu.
“Kalau kami jelas bukan tipikal politisi genderuwo, karena tidak pernah menakut-nakuti rakyat. Kami pejuang, “ kata Ketua DPP Gerindra Habiburrohman yang merasa pihaknya (kubu Prabowo) disindir, dan berkilah, kandidat yang mereka usung senantiasa menebar optimisme.
Kuskrido menilai, para politisi cenderung mengeksploitasi jargon, metafora atau apa saja yang membuat emosi lawan terpancing ketimbang beradu gagasan atau menyampaikan ide dan visi-misi, karena itulah cara paling mudah bagi mereka.
Faktanya, kampanye dengan penyampaian visi misi dengan dukungan fakta dan data memang dianggap kurang bermanfaat, karena tidak dimengerti mayoritas publik, apalagi mereka yang berharap sembako, uang atau yang mudah dipancing emosinya dengan isu SARA.
Debat antara anggota tim sukses di media cetak (TV atau radio) para kandidat atau tim sukses mereka juga sering menampilkan sikap nyinyir, asal berbeda, bahkan tidak jarang membabi-buta, yang penting partisan, ngotot, bisa tarik urat dan piawai ngeles.
Dengan latar belakang mayoritas pendidikan pendukung yang hanya tamatan SD atau SMP, menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, elite politik dengan mudah memancing emosi mereka.
Patut disayangkan pula, sebagian media, terutama medsos, ikut terjebak untuk mengejar sensasi, mengesampingkan aspek susbtantif kampanye berupa ide dan gagasan yang disampaikan para kandidat.
Cara-cara kampanye yang berlangsung sekarang tentu tidak mendidik. Namun persoalannya, jika elite politisi, media dan mayoritas warga melakukan itu, mungkin memang baru sampai disitu proses atau level demokrasi di negeri ini?
