spot_img

Hakim Agung Maha Murah

SEMENJAK kepergian Hakim Agung Artidjo Alkostar, Mahkamah Agung kok jadi seperti pertokoan menjelang Lebaran, banyak memberi diskon para terpidana yang kasasi dan PK. Terakhir yang bikin tak habis pikir, terpidana Edhy Prabowo eks Menteri Kelautan & Perikanan hukumannya dikurangi dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Alasannya pun bikin ayam ikut tertawa; selama menjadi menteri telah bekerja dengan baik. Bila para Hakim Agungnya jadi Maha Pemurah, kapan korupsi lenyap dari bumi Indonesia?

Korupsi adalah penyakit lama yang menyerang Indonesia sejak republik berdiri. Tapi sejak Orde Baru, para maling uang negara itu semakin meruyak. Dan di masa era reformasi justru semakin kronis, mencapai stadium IV. Meski Presiden Megawati telah membentuk KPK di 2004, seiring dengan adanya Pilkada langsung, justru korupsi dan pemberantasnya berjalan beriringan, sehingga tak pernah beres hingga kini. Pejabat negara, politisi, ramai-ramai menggerogoti uang negara.

Jika mau mencontoh RRC, sebetulnya penyakit korupsi langsung akan habis manakala para pelakunya dihukum mati. Tapi pemerintah tak ada keberanian melakukannya, gara-gara Komnas HAM akan mencak-mencak karenanya. Justru KPK yang bertugas memberantas kejahatan luar biasa (extra ordinary) ini, wewenangnya semakin dipreteli. Akibatnya mereka jadi bergerak lamban, OTT semakin jarang, yang receh-receh sekarang ditelateni juga.

Pintu terakhir penegakan hukum berada di Mahkamah Agung, tapi sayangnya semenjak ditinggal Hakim Agung “killer” Artidjo Alkostar, para Hakim Agungnya justru menjadi ramah koruptor. Hampir setiap terpidana yang kasasi atau PK selalu dapat diskon menarik, antara 30-50 persen seperti pertokoan menjelang Lebaran. Alasannya klasik, koreksi atas kesalahan para hakim sebelumnya.

Sekedar contoh, selama tahun 2020 saja MA telah mendiskon hukuman 22 terpidana korupsi baik melalui kasasi maupun PK. Di antaranya Anas Urbaningrum, dari 14 tahun tinggal 8 tahun, anggota DPR Musa Zainudin dari 9 tahun jadi  6 tahun. Kemudian M. Sanusi anggota DPRD DKI, dari 10 tahun menjadi 7 tahun, Patrialis Akbar eks hakim MK, dari 8 tahun tinggal 7 tahun, pengacara OC Kaligis dari 10 tahun menjadi 7 tahun, lalu Irman Gusman eks Ketua DPD dari 4,5 tahun tinggal 3 tahun.

Tapi yang paling merobek-robek rasa keadilan dan MA terkesan membodohi masyarakat adalah, atas vonis untuk Edhy Prabowo eks Menteri Kelautan & Perikanan. Sebelumnya dia dalam banding di Pengadilan Tinggi DKI divonis 9 tahun, tapi oleh hakim MA lewat PK dikurangi tinggl 5 tahun saja. Alasannya yang paling menggelikan dan bikin orang tertawa berguling-guling, diskon besar itu karena selama jadi Menteri Keluatan telah bekerja dengan baik. Kebijakannya soal udang lobster telah memberi harapan pada nelayan.

Ini alasan yang benar-benar di luar logika. Jika Edhy Prabowo memang menteri berkinerja baik, ngapain dia korupsi? Padahal faktanya, kebijakan yang katanya pro nelayan itu  dijadikan alat mencari uang untuk kepentingan pribadi. Perijinan baru bisa keluar manakala menyuap pada orang-orang kepercayaannya. Dengan cara itu Edhy Prabowo bisa mengeruk berpuluh-puluh miliar.

Tapi karena duit setan harus dimakan demit,  dia belanjakan uang hasil korupsi itu untuk hal-hal yan tidak perlu. Saat perjalanan diinas ke AS bersama istrinya, dia belanja barang-barang sampai seharga Rp 833 juta. Begitu juga sejumlah wanita staf dan teman dekatnya juga dapat fasilitas uang, apartemen dan mobil. Benar-benar uang hasil korupsi itu dihambur-hamburkan tiada guna. Bayangkan, nyawer penyanyi dangdut saja sampai Rp 66 juta.

Perilaku menteri seperti ini MA menganggap bagian dari kinerja yang baik, sehingga ketika Edhy Prabowo PK 2 Hakim Agung MA memberikan diskon hukuman dari 9 tahun menjadi 5 tahun saja. Padahal sesuai dengan Pasal 52 KUHP, vonis untuk pejabat yang korupsi harus ditambah (diperberat) sepertiga dari vonis. Bahkan kata pengamat hukum dan mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan, sejak kapan hakim dibolehkan menilai perbuatan menteri? Yang diadili itu perbuatan korupsinya.

Yang terjadi, Hakim Agung  malah memperingan hukuman dengan alasan yang mengada-ada. Publik pun menduga, obral diskon hukuman di MA karena ada udang di balik rempeyek. Akibat keputusan MA yang ramah pada koruptor, dan sejumlah Hakim Agung menjadi maha pemurah, ini merupakan angin segar bagai para koruptor pendatang baru. Kita merindukan hadirnya sosok Hakim Agung seperti almarhum Artidjo Alkostar. (Cantrik Metaram)

spot_img

Related Articles

spot_img

Latest Articles