WARTAWAN Bangladesh harus berfikir masak-masak dulu untuk mengritisi kebijakan pemerintah atau mengungkapkan kecurangan dalam pemilu, jika tidak ingin mendekam di bui.
Dengan mengacu pada Undang-undang Keamanan Digital yang dinilai kontroversial oleh sejumlah kalangan, orang atau wartawan yang melanggar dengan mudah dapat dijerat dengan pasal-pasalnya.
Seperti dialami oleh wartawan Dhaka Tribune, Hedayet Hossain Mollah yang ditahan aparat kepolisian di wilayah Khulna, kota ketiga terbesar di Bangladesh, Selasa malam (1/1) karena laporannya tentang adanya kelebihan sekitar 22.400 suara dibanding jumlah pemilih terdaftar.
Mollah bisa terkena 14 tahun hukuman kurungan berdasarkan Undang-undang Keamanan Digital tersebut karena dianggap menyebarkan hoaks atau informasi bohong dengan tujuan membuat tercorengnya penyelenggaraan pemilu.
PM Sheikh Hasina (71) yang menang mutlak dalam pemilu yang digelar pada Minggu lalu (30/12) sehingga ia kembali memimpin negeri berpenduduk 165 juta jiwa itu untuk keempat kalinya, memang dikenal menggunakan tangan besi terhadap lawan-lawan politik dan media.
Fotografer kawakan Shahidul Alam juga hampir mengalami nasib sama seperti Mollah karena dituduh menyebarkan informasi bohong dalam wawancara dengan TV Al Jazeera dengan menyebut rezim Hasina menggunakan kekerasan untuk membubarkan unjukrasa massa yang menentangnya. Alam lolos dari tuntutan hukum setelah membayar jaminan.
Partai Liga Awami pimpinan PM Sheikh Hasina menang telak dalam Pemilu (30/12) berdarah yang menewaskan 17 orang tersebut dengan hampir menyapu bersih 287 dari 298 kursi di parlemen.
Kubu oposisi, Partai Nasional Bangladesh (BNP) yang dipimpin mantan PM Sheikh Khalida Zia (73) langsung menuntut pemilu ulang karena dianggap terjadi banyak kecurangan.
Panggung politik Bangladesh silih berganti diisi oleh persaingan antara Hasina, puteri tokoh pendiri negeri itu, Mujibur Rahman dan Khaleda Zia, isteri tokoh terkemuka Ziaur Rahman.
Khaleda Zia memenangi pemilu 1991 dan 2001, sedangkan Hasina pada 1996, 2009, 2014 dan pemilu terakhir pada 2018 atau keempat kalinya, sedangkan Khaleda tidak bisa mengikuti pemilu 2018 karena ia sedang dipenjara karena tuduhan korupsi.
Kedua pemimpin perempuan itu semula bahu-membahu menggulingkan kekuasaan diktator militer Hussain Muhammad Ersyad pada 1990, namun kemudian terlibat perebutan kekuasaan setiap kali pemilu.
Di bawah pemerintahan Hasina, perekonomian Bangladesh cukup maju dengan pertumbuhan 7,8 persen, sedangkan hasil industri garmen yang terutama diekspor ke Amerika Serikat menempati posisi kedua di dunia.
Namun di bidang politik, parpol di negeri demokratis pada era now yang bisa memenangi pemilu dengan 98 persen seperti hampir mirip terjadi di Indonesia di era Orde Baru dulu tentu dipertanyakan banyak orang. (AP/AFP/ns)
