KAPAL wisata Zahro Express kemarin terbakar habis di perairan Jakarta Utara. Dari 238 penumpangnya, 194 orang dinyatakan selamat, 23 tewas, sementara yang masih dalam pencarian sebanyak 21 orang. Paling ironis, kapten kapal justru loncat ke laut duluan begitu melihat lidah api di mesin kapalnya. Padahal mestinya dia menjadi manusia terakhir yang loncat menyelamatkan diri.
Begitu juga dalam kasus teroris di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Mengapa mereka dengan cepat bisa ditangkap? Itu semua berkat kepedulian warga di Bandung. Mereka selalu menanyakan asal-usul dan keberadaan mereka, sehingga para teroris itu menjadi tak nyaman dan memilih tinggal di tengah waduk. Polisi memuja warga Bandung, karena ternyata mereka memiliki tanggungjawab kebersamaan bagi lingkungannya.
Ada sikap moral yang sangat kontras dari kedua peristiwa itu. Nakoda kapal Zahro Express sama sekali tak mempunyai “sense of belonging” (rasa memiliki), sementara warga Bandung demikian tinggi. Sikap kapten kapal itu menjadikan begitu banyak korban tewas, sementara warga Bandung telah berhasil menyelamatkan ribuan nyawa di Waduk Jatiluhur. Sebagaimana kata polisi, manakala para teroris berhasil meledakkan bom bunuh diri di lokasi tersebut, akan banyak korban berjatuhan.
Kapten kapal Zahro Express mestinya belajar sejarah, bagaimana sikap nakoda kapal Titanic, Edward Smith, saat kapal itu tenggelam di samodra Atlantik Utara 15 April 1912. Atau juga Kapten Abdul Rivai nakoda Tampomas II yang tenggelam di perairan Masalembo 27 Januari 1981. Keduanya memilih mati bersama penumpangnya, ketimbang hidup menanggung malu.
“Sense of belonging” menjadi barang mahal dan langka di era gombalisasi sekarang ini. Sudah jarang orang memiliki rasa tanggungjawab bersama. Yang menonjol justru mementingkan diri sendiri. Ini bukan hanya rakyat secara umum, tapi juga para pejabat pemangku kekuasaan, di mana mereka harus menjaga amanat, bukan sekedar memburu nikmat.
Di Jakarta ini misalnya, dewasa ini sedang dikebut pembangunan berbagai saluran air dan trotoar. Bagaimana mutunya? Dilihat secara kasat mata saja, sudah nampak asal-asalan dan memang asal jadi! Yang bikin saluran air asal gali saja, tanpa memikirkan estetika dan keindahannya. Idem dito yang sedang bikin trotoar, meski pemasangan pinggul trotoar tak serasi dengan batu konblok, dan pemasangan konblok itu tidak rata; sebodo amat!
Pekerja, mandor, pemborong, dan pengawas proyek, semuanya telah kehilangan “sense of belonging”-nya. Pemborong hanya berpikir, pekerjaan tepat waktu dan dapat untung gede. Pengawas atau konsultan proyek sami mawon, meskipun pekerjaan tak memuaskan diterima saja, yang penting sogokannya gede. Mereka tak peduli bahwa yang dikerjakan itu aset negara, yang dibangun dari pajak rakyat. Bandingkan dengan ketika mereka membangun rumah sendiri, plesteran tembok tidak rata, pemasangan keramik nat tidak ketemu; pasti tukang diprotes.
Semuanya hanya cari untung. Proyek pemerintah sekarang ini kebanyakan hanya diproyeksikan untuk masa pakai 10-20 tahun saja, dengan maksud kelak dapat proyek lagi. Bandingkan dengan infrastruktur peninggalan Belanda dulu, jembatan, jalan KA, rumah penjara; dibangun untuk masa pakai 100 tahunan, sehingga masih bisa diwarisi anak cucu. Sekarang berbalik, justru mengeruk uang negara agar bisa diwariskan anak cucu.
Orang Jawa punya filosofi: melu handarbeni, melu hangrungkebi, mulat sarira hangrasa wani. Itu semua paralel dengan “sense of belonging” tersebut. Yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari justru sangat jauh dari perilaku utama. Proyek negara, dianggap milik nenek moyang sendiri. Paling kacau adalah, ketika ada bini tetangga cantik, dia merasa melu handarbeni sehingga ingin hangrungkebi. (Cantrik Metaram)
