MYANMAR – Sebuah kelompok hak asasi manusia telah meminta sanksi dan embargo senjata terhadap militer Myanmar sebagai tanggapan atas serangan yang telah mengirim 410.000 Muslim Rohingya ke Bangladesh.
Kelompok Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah mengabaikan seruan para pemimpin dunia atas kekerasan dan eksodus pengungsi, dan waktunya telah tiba untuk menerapkan tindakan tegas yang tidak dapat diabaikan oleh jenderal-jenderal Myanmar.
“Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara yang bersangkutan harus mengenakan sanksi yang ditargetkan dan embargo senjata kepada militer Burma untuk mengakhiri kampanye pembersihan etnisnya,” kata kelompok tersebut dalam sebuah rilis, seperti dilansir Reuters.
Pemimpin pemerintahan Myanmar dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi menghadapi serangkaian kritik dari luar negeri karena tidak menghentikan kekerasan terhadap muslim Rohingya.
Amerika Serikat telah meminta perlindungan warga sipil dan asisten wakil menteri luar negeri, Patrick Murphy, dijadwalkan berada di Myanmar minggu ini.
Dia akan pergi ke Sittwe, ibukota Negara Bagian Rakhine, untuk bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari berbagai komunitas, termasuk Rohingya, namun dia tidak akan melakukan perjalanan ke zona konflik di negara bagian Rakhine bagian utara.
