Imam Masykur Tewas di Tangan Tentara

Tiga anggota TNI-AD Praka J, Praka M dan Praka RM tega membunuh warga sipil sesama asal Aceh, Imam Masykur (25) karena gagal memerasnya Rp50 juta.

Tragedi kemausiaan menimpa Imam Masykur (25) yang meregang nyawa di tangan tiga anggota militer, satu diantara tersangka dari satuan elite Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Imam yang baru setahun merantau di ibukota dari kampung halamannya, di Biruen, Aceh mengusahakan toko produk  kosmetika di Ciputat Timur, Tangerang diculik, diperas, dianiaya lalu dibunuh pelaku, tiga personil militer dan seorang warga sipil pada 12 Agustus lalu.

Jasad Imam yang penuh luka dan lebam ditemukan di lingkungan waduk di Purwakarta tiga hari kemudian, Selasa, 15 Agustus .

Dan POM Kodam Jaya Kol. CPM Bey Anwar menyebutkan, motif pembunuhan yang dilakukan Praka M dari satuan Paspampres, Praka RM dari satuan Topografi Kodam Jaya dan J, anggota Kodam Iskandar Muda adalah pemerasan, dilanjutkan penganiayaan berujung maut.

Sepupu dan ibu korban juga sempat dihubungi oleh korban yang sambil menangis dan kesakitan karena disiksa meminta uang untuk tebusan, namun tidak kesampaian karena keduanya tidak memiliki uang Rp50 juta yang diminta penculik. Sebelumnya korban juga diperas dan menyerahkan uang Rp13 juta pada para pelaku.

Sepupu dan ibu korban juga mengetahui penganiayaan terhadap Imam dari tayangan video yang dikirimkan Imam sebelum akhirnya HP-nya tidak bisa dihubungi sampai terungkap ia sudah tewas.

Warga yang mendengar rebut-ribut saat penculikan juga mencoba melerai dan menyelamatkan korban, namun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena para pelaku mengaku mereka petugas kepolisian yang akan membawa korban karena menyimpan obat-obat terlarang.

Kepala Dinas Penerangan TNI-AD Brigjen Hamim Tohari mengakui, pengawasan terhadap anggota TNI terus dilakukan, melalui apel-apel tiap hari, namun sulit untuk mengawasi perilaku orang per orang.

“Sebagian anggota TNI masih ngontrak atau nyewa rumah, berbaur dan berinteraksi dengan berbagai orang,  kita tidak bisa awas sepenuhnya, “ ujarnya.

Yang tidak bisa dipahami, ketiga pelaku selain anggota militer juga sesama korban berasal dari Aceh, namun tetap tega melakukan penganiayaan dan membunuhnya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, dalam periode antara Oktober 2021 sampai September 2022 saja tercatat ada 61 kasus kekersan yang melibatkan TNI.

Kasus kekerasan yang melibatkan militer terbanyak terjadi di Bumi Cendrawasih (11) a.l. penyiksaan terhadap tujuh anak di Kab. Puncak pada Feb. 2022, disusul Maluku delapan kasus dan tujuh kasus di Sumatera Utara.

Kasus yang menjadi viral antara lain tabrakan maut di kawasan Nagreg, Jawa Barat pada 8 Des. 2021 melibatkan tiga anggota TNI-AD yakni Kolonel Priyanto bersama dua bintara Kopda DA dan Kopda A.

Alih-alih menolong dua sejoli remaja, Handi (17) dan Salsabila (14) yang ditabrak mobil ketiga pelaku saat bergoncengan sepeda motor, kedua korban malah dilemparkan ke Kali Serayu.

Korban sempat dinaikkan ke mobil pelaku yang mengatakan pada saksi mata di TKP akan membawa korban ke rumah sakit terdekat, namun berdasarkan keterangan DA dan A, Priyanto ngotot membuang korban di Sungai Serayu.

Bahkan berdasarkan keterangan dokter, Handi masih bernafas saat dibuang, sementara jasad keduanya ditemukan di tempat terpisah beberapa hari setelah kejadian. Priyanto dihukum seumur hidup dan dipecat dari anggota TNI dalam sidang di pengadilan militer Bandung.

Perilaku menyimpang juga ditunjukkan oleh seorang perwira tinggi TNI-AD Brigjen NA yang menembaki sejumlah kucing yang berkeliaran di lingkungan tempat kerjanya di Sekolah Staf dan Komando TNI di Bandung yang diviralkan di medsos 6 Okt. 2022.

Banyak kasus-kasus kejahatan oleh oknum TNI yang dipendam, tidak berlanjut ke pengadilan karena berbagai kendala a.l. lain karena korban tidak berani melapor, diintimidasi, tidak paham atau tidak memiliki akses ke penegak hukum.

Walau setiap prajurit TNI terikat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, mengingat banyaknya pelanggaran dan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan dari atasan langsung secara rutin.

Prajurit TNI setelah ditempa secara fisik dan dibekali doktrin dan disiplin militer, bisa jadi dalam perjalanan karier mereka kemudian, karena relasi kekuatan, fisik dan juga instansi yang memiliki senjata, sehingga merasa superior dibandingkan warga sipil.

Sudah menjadi rahasia umum, perilaku oknum anggota TNI yang “menang-menangan” saat saling serempet, lalu terjadi kecelakaan  di tengah kemacetan lalulintas di kota-kota besar termasuk di ibukota.

Masih segar dalam ingatan publik, kedatangan rombongan petinggi Puspom TNI ke gedung KPK (28/7) gegara lembaga anti rasuah itu menersangkakan Kabasarnas Marsekal  Madya TNI Henri Alfiandi dalam kasus dugaan korupsi puluha miliar rupiah pengadaan barang.

Kejadian yang mirip, Mayor TNI-AD Dedi Hasibuan bersama belasan anak buahnya menggeruduk kantor Poltabes Medan (5/8) meminta polisi menangguhkan penahanan terhadap ARH, tersangka pemalsuan sertifikat tanah yang merupakan keluarganya.

Dari kasus-kasus di atas tampak bagaimana mudahnya anggota militer berlaku arogan akibat relasi kuasa, menang-menangan di tengah lingkungan sipil dan masyarakat madani saat ini.

Kepala Dinas Penerangan TNI-AD Brigjen Hamim Tohari mengakui, pengawasan terhadap anggota TNI terus dilakukan, melalui apel-apel tiap hari, namun sulit untuk mengawasi perilaku orang per orang.

“Sebagian anggota TNI masih ngontrak atau nyewa rumah, berbaur dan berinteraksi dengan berbagai orang,  kita tidak bisa awasi mereka sepenuhnya, “ ujarnya.

Tanpa upaya serius, evaluasi terhadap disiplin, terutama pola pengawasan berjenjang dari unit satuan terkecil, regu, peleton, kompi, batalion atau unit-unit kerja lainnya, niscaya berbagai penyimpangan bakal terus terjadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement