PILKADA dan Pilpres adalah ladang orang mengejar jabatan prestisius. Ada yang ngiler jadi bupati, walikota, gubernur, bahkan Wapres dan Presiden. Tapi ingat, jabatan itu sesungguhnya amanat dari Allah Swt. Yang berambisi malah gigit jari, yang tak ambisi malah jadi. Maka satu-satunya jabatan yang mudah dicapai adalah menjadi pejabat teras, artinya tiap hari dudu di kursi teras karena sudah pensiun.
Kebanyakan orang ingin memperoleh jabatan, manusia cap apapun. Sebab dalam jabatan itu bersemayam martabat sekaligus martabak. Dengan jabatan orang akan naik kelas, dihormati bahkan ditakuti; itu adalah martabat. Tapi dari jabatan pula, orang juga akan memperoleh martabak, maksudanya ada tambahan penghasilan baik itu gaji atau sekedar honor.
Tapi ada orang yang malah tersiksa menerima jabatan, yakni ketika didaulat jadi Pak RT maupun Pak RW oleh penduduk lingkungannya. Makanya tak mengherankan, setiap ada rapat RT/RW untuk membentuk pengurus baru, banyak yang tidak datang, takut ketiban sampur jadi Pak Ketua. Honor yang diterima sama sekali tak sebanding dengan omelan warga yang kecewa akan pelayanannya.
Kalaupun ada honor, di Jakarta ini misalnya jumlahnya hanya berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Itu jauh lebih kecil dari Pasukan Oranye (PPSU) yang bergaji sesuai UMR Rp 3, 4 juta sebulan. Nah, saking tak siapnya didaulat jadi Ketua RW, ada RW yang memberi kata sambutan lidah terpeleset. Mau bilang bahagia jadi keluar, “Para hadirin yang berbahaya….!”
Rata-rata orang males jadi Ketua RT/RW. Tapi coba jika ditunjuk jadi Ketua DPR, Ketua MPR bahkan Ketua (Kepala) Daerah, orang berebut untuk mendapatkannya. Sampai-sampai ada yang berani memalsu ijazah segala. Paling ironis adalah, ada seorang Ketum Parpol tanpa malu dan sungkan minta ditunjuk jadi Cawapres. Dia minta didukung sana-sini agar presiden mau menggandengnya dalam Pilpres 2019 mendatang.
Pepatah lama mengatakan, bayang-bayang hendaknya sepanjang badan. Atau sebagai pimpinan Parpol Islam, tentunya beliaunya sudah ngelotok akan hadist Nabi yang mengatakan, “Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan bagi orang yang meminta dan yang berambisi terhadapnya.” (HR. Muslim, hadits no. 3402)
Padahal orang yang minta-minta jabatan, bila ternyata gagal dalam memimpin, dia akan malu pada sosok pemberi jabatan itu. Kecuali niatnya menjabat sekedar untuk cari martabat dan martabak. Dinilai gagal bodo amat, yang penting sudah dapat martabat dan martabak banyak selama menjabat.
Beda dengan yang menerima jabatan itu karena ditunjuk, bukan berdasarkan ambisi pribadi. Jika gagal dia tak perlu malu, karena dia memang tak mengharapkan. Maka tipe manusia semacam ini, ketika memperoleh jabatan justru kaget dan mengucap, “Innalillahi……”. Sebaliknya yang terlalu ngebet dan ambisi, langsung sujud syukur sebagai ucapan terima kasih pada Sang Pencipta. Padahal ada lho, jadi mentri tak sampai lama, jadi komisioner MK malah korupsi.
Menko Polkam Sudomo di era Orde Baru pernah menghadiri gladi resik pelantikan Presiden dan Wapres, di Gedung DPR-MPR Senayan. Sambil mengelus-elus kursi untuk Wapres Try Sutrisno (1993-1998), kala itu Pak Domo mengatakan, “Jabatan itu amanah. Yang kepengin tidak dapat, yang tak berambisi malah jadi.”
Jabatan itu memang amanah. Di akhirat nanti akan dimintai tanggungjawabnya pula sebagai pemimpin. Tapi karena jabatan itu gurih, banyak sampai membeli jabatan, dan karena memang ada yang jual meski persediaan terbatas. Maka paling enak dan gampang adalah menjadi “pejabat teras”. Tak perlu mengemis-ngemis, tak perlu kasak-kusuk, jika mau bisa melakukannya sendiri. Duduk di teras sambil baca koran pagi, lalu sampingnya ada cemilan pisang goreng dan kopi. Itulah nikmatnya jadi “pejabat teras”, mertua lewat pun takkan ditawari. (Cantrik Metaram)
