DUTA besar atau Dubes itu merupakan jabatan bergengsi. Di Sekolah Dinas Luar Negri, jabatan Dubes merupakan jabatan yang selalu diharap setiap diplomat karier. Tapi di kalangan orang yang biasa menjadi pejabat, dijadikan Dubes justru dianggap sebagai hukuman. Maka dalam Orde Baru dulu ada istilah “didubeskan”. Ini berlaku bagi pejabat yang salah ucap, atau tak sepaham dengan kebijakan Pak Harto.
Kemarin diberitakan, pemerintah akan mengganti 12 Dubes yang ngepos di sejumlah negara Eropa dan Asia. Daftar nama dubes pengganti juga sudah beredar. Di antara calon dubes itu juga sudah cukup dikenal masyarakat, misalnya: Andrinov Chaniago, mantan Ketua Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan; Todung Mulya Lubis, seorang pengacara kondang.
Untuk diplomat karier, pendidikan dimulai dari jurusan HI (Hubungan Internasional) bisa di UGM, atau UI. Kemenlu juga punya sekolah calon diplomat. Dulu namanya: ADLN (Akademi Dinas Luar Negeri), kini Sekdilu (Sekolah Dinas Luar Negeri). Setelah dua kali penempatan maka dia akan menjalani Sekolah Pimpinan Luar Negeri (Sesparlu). Jika sudah lulus dari sini, dia telah menjadi diplomat yang matang, yang siap menghadapi segala situasi di negara penugasan.
Orang selalu membayangkan, profesi diplomat selalu lekat dengan pandangan yang mengidentikkannya dengan jalan-jalan ke luar negeri, berjas, jamuan makan, dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Padahal di balik itu semua, pengeboman KBRI dan jatuhnya helikopter yang menewaskan duta besar RI bersama istri; membuktikan bahwa menjadi diplomat adalah profesi yang banyak resiko. Orang Jawa bilang: jika tidak mukti (bahagia) ya mati.
Di awal-awal Orde Baru, sekitar tahun 1971 Dubes RI di Korsel, Jendral KKO Hartono, meninggal misterius sepulang dari posnya di Seoul. Disebut misterius, karena tidak jelas sebab musababnya. Kala itu ada yang bilang, bunuh diri. Tapi sebagaimana yang pernah dimuat majalah Tempo, ada seseorang yang menyelinap je rumah sang jendral, sebelum Hartono ditemukan meninggal.
Jaman Orde Baru, tokoh yang mengancam kekuasaan seorang presiden bisa saja masuk kotak dengan cara dijadikan dubes. Menghindari matahari kembar, tokoh itu “disingkirkan” secara halus. Maka banyak mantan pejabat yang males-malesan jika ditunjuk sebagai Dubes. Bahkan pernah, selesai menjabat Kasad Jendral Subagio HS menolak jabatan Dubes dengan alasan sepele, “Saya tak bisa bahasa Inggris.”
Padahal bagi kalangan diplomat karier, hadirnya Dubes yang mantan pejabat, jusru menimbulkan kecemburuan. Bagaimana tidak cemburu, yang asli diplomat menunggu lama untuk jadi Dubes. Tapi yang non karier, Dubes malah dianggap profesi tempat buangan bagi orangp-orang yang dianggap gagal.
Setelah era reformasi, ketika parpol begitu banyak dan mendukung presiden baru dengan berharap imbalan, seorang presiden baru bisa pusing dibuatnya. Sebab mereka ikut kampanye berjumur-jemur matahari juga berharap masuk kabinet. Sayabngnya jumlah kursi kabinet itu hanya 35 menteri. Maka yang belum dapat imbalan, dijadikan dubes, atau menunggu sampai terjadi reshufle kabinet.
Jika boleh memilih, pejabat menjadi Dubes pasti memilih negara-negara maju, sebagaimana AS dan Eropa. Mereka enggan ditugaskan di negara kecil atau Afrika. Apa lagi negara-negara yang sedang berkonflik, itu selalu menjadi pantangan para diplomat. Sebab apapun yang terjadi, seorang diplomat harus paling terakhir meninggalkan posnya. Bahkan paling menyakitkan, ketika dua negara sedang berseteru, Dubes paling dulu diusir oleh pihak negara yang berkonflik. (Cantrik Metaram)
