MEMENUHI janji kampanyenya dulu, Walikota Depok Muhammad Idris akan membangun alun-alun di daerah Cilodong seluas 4 Ha dengan biaya Rp 164 miliar. Meski banyak ditentang, Walikota jalan terus, karena saran-sarannya terkesan hanya mengajari dan sok pintar. Yang aneh justru Jakarta, dari 5 walikota yang ada, yang memiliki alun-alun hanya Jakarta Pusat, namanya Monas.
Alun-alun adalah konsep penataan wilayah yang sudah ada sejak jaman Belanda dan pemerintahan raja-raja. Bahkan dalam tembang Jawa (Dandanggula) legendaris “Semut ireng anak-anak sapi”, salah satu liriknya mengatakan: Alun–alun Kartasura, gajah meta cinancang wit sidaguri. Itu artinya di zaman Kraton Surakarta masih ada di Kartosura (abad ke-17), ruang terbuka hijau yang namanya alun-alun sudah ada.
Hampir setiap kota memiliki alun-alun. Kota Yogyakarta punya Alun-alun Lor dan Alun-alun Kidul, dan Solo juga demikian. Semua terletak disebelah utara dan selatan Kraton. Bedanya adalah, alun-alun Yogyakarta masih difungsikan dengan baik, sedangkan alun-alun Solo sebagian sudah banyak alih fungsi. Sebelah selatan menjadi kandang kerbau Kyai Slamet dan museum KA peninggalan raja Pakubuwono X (dipakai saat pemakaman ke Astana Imogiri di tahun 1939). Paling tragis adalah alun-alun lor, untuk sementara jadi penampungan pedagang eks Pasar Klewer.
Konsep alun-alun di zaman Belanda, sebelah selatan dan utara untuk kantor bupati atau rumah dinasnya, sebelah barat selalu untuk mesjid dan sebelah timur –banyak pula– dibangun gereja. Di kota Purworejo misalnya, sebelah barat ada mesjid gede Darul Mutakin (1834) dan sebelah timur ada gereja GPIB (1879). Zaman itu pun kerukunan beragama telah menjadi prioritas, sehingga tak ada pergesekan antara Islam dan Kristen.
Alun-alun selalu menjadi pusat kegiatan masyarakat. Awalnya alun-alun menjadi tempat berlatih perang (gladi yudha) bagi prajurit kerajaan, tempat penyelenggaraan sayembara dan penyampaian titah (sabda) raja kepada kawula (rakyat), pusat perdagangan rakyat, juga hiburan seperti rampokan macan. Acara ini paling bikin sport jantung, ketika seekor harimau dilepas dan kemudian dihujani tumbak oleh prajurit bersenjata.
Alun-alun Lor Yogyakarta misalnya, setiap tahun menjadi arena sekatenan. Pada sekatenan sekaligus menyambut Dwidasawarsa Kemerdekaan RI tahun 1965, seluruh areal alun-alun dipenuhi stand-stand. Beberapa kali muktamar Muhammadiyah, juga ditempatkan di sini. Masa jaya-jayanya WO Cipto Kawedar (Kediri) dan WO Ngesti Pandowo (Semarang) juga memanfaatkan alun-alun lor. Di tahun 1960-an, di tempat ini juga menjadi bursa buku bekas dan setiap malam menjadi arena tukang obat.
Bagaimana dengan Jakarta, hingga kini hanya memiliki Monas (Monumen Nasional) yang dizaman Belanda disebut Lapangan Gambir dan di masa Jepang berganti menjadi Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta). Di sini memang menjadi arena kegiatan warga Jakarta berolahraga. Tapi sesuai dengan perkembangan jaman, tahun 1980-an hingga 1990, areal Monas justru untuk “olahraga” lelaki hidung belang dengan WTS. Maka kala itu ada istilah: Grempang Silang Monas.
Di awal kemerdekaan, tepatnya pada 19 September 1945, Lapangan Ikada menorehkan sejarah sebagai rentetan Proklamasi. Bung Karno didaulat rakyat untuk memberikan pidato, sebagai peringatan sebulan merdeka. Tapi karena situasi panas akibat Jepang belum rela melepaskan Indonesia, Bung Karno hanya pidato beberapa menit dan rakyat diminta kembali ke rumah masing-masing.
Sebagai ibukota negara, Jakarta memiliki 5 wilayah kota dan 1 kabupaten. Tapi meski statusnya walikota, yang punya alun-alun hanya Jakarta Pusat. Sedangkan 4 walikota lainnya nihil. Kata Gubernur Ahok, Jakarta memang tak perlu punya alun-alun, karena kini sudah banyak dibangun RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). Semoga saja tetap terpelihara, jangan sampai menjelma jadi: Ruang Publik Tempat Bikin Anak. (Cantrik Metaram).
