JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi mengaku belum mendapat rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pembangunan jalur evakuasi antisipasi meletusnya Gunung Kerinci, Provinsi Jambi.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Irmansyah yang dihubungi di Jambi, Minggu, mengatakan pihak KLHK masih terus mengkaji pembuatan jalur evakuasi untuk warga di sekitar gunung tertinggi di Sumatera itu.
“Ya kalau misalnya izinnya tidak diberikan, kita mau bilang apa. Saat ini masih dikaji dan kita tidak tahu kapan, yang jelas kita hanya bisa menunggu,” kata Irmansyah, Minggu (12/6/2016) kepada Antara.
Menurutnya masyarakat Kerinci masih resah dengan aktivitas gunung api tertinggi di Indonesia itu dan
menyayangkan sikap dari KLHK yang saat ini belum memberikan kepastian yang jelas.
“Ada lebih dari 60 ribu masyarakat di dekat Gunung Kerinci dan kondisi mereka tidak nyaman saat ini,” kata Irmansyah.
Ia menegaskan satu-satunya solusi Pemprov Jambi dan Pemkab Kerinci untuk menyelamatkan masyarakat ketika sewaktu waktu Gunung Kerinci itu meletus yakni dengan membangun jalur evakuasi
yang rencananya membelah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
“Tidak ada jalan lain selain membuat jalur evakuasi. Di setiap gedung tinggi saja pasti ada jalur evakuasi. Makanya semua pihak harus bijaksana. Ini untuk kepentingan masyarakat Kerinci,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan satu-satunya jalur evakuasi yang dibuat secara ideal memang harus mengorbankan hutan lindung yang saat ini dalam wewenang Kementrian LHK.
Meski rencana pembuatan jalur evakuasi itu saat ini belum disahkan oleh Kementrian LHK, Zola menegaskan akan terus berupaya agar pemerintah pusat bisa merekomendasinya.
“Saya akan terus berjuang, saya sudah beberapa kali bertemu dengan Ibu Menteri, saya yakini bahwa memang harus ada jalur evakuasi yang melewati hutan lindung untuk masyarakat sekitar gunung. Meski nanti Menteri lah yang memutuskannya,” katanya.
