Yogyakarta (KBK) – Selama ini akar permasalahan pekerja migran berawal dari desa.  Minimnya akses pengetahuan dan informasi membuat para pekerja migran tidak dapat  mengetahui proses migrasi yang aman.
Hal tersebut diungkapkan oleh Nursalim, Ketua Penyelenggara Sarasehan Nasional Jambore Keluarga Migran Indonesia 2018 dari Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa di Desa Wonokerto, Turi, Sleman, DIY (4/1). Dalam paparannya Nursalim menuturkan dengan adanya jambore ini diharapkan para eks pekerja migran Indonesia dapat lebih teredukasi guna menjadi pekerja migran yang mandiri setelah kembali ke kampung halamannya. Dalam jambore yang berlangsung selama dua hari (4-5 febuari) Nursalim juga mengajak para eks migran Indonesia untuk duduk bersama merembukan buah pikiran demi kemajuan tata kelola buruh migran.
“Jambore ini bertujuan untuk mengajak semua pemangku kepentingan dari lurah sampai pusat untuk sama-sama memikirkan dan belajar untuk memberdayakan migran Indonesia,” ucap Nursalim.
“kami persembahkan Jambore ini untuk Indonesia, supata migran Indonesia bisa dipandang negara lain sebagai negara yang bermartabat. memiliki jati diri karena TKI membawa ruh budaya dan kebhinekaan Indonesia di luar negri,” tambahnya.
Nursalim berujar Jambore yang baru pertama kali digelar ini juga merupakan ikhtiar dalam menyikapi kebijakan baru UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
“Ikhtiar ini semoga dapaat menelurkan kebijakan tata kelola dan penempatan migran Indonesia dengan manajemen yang semakin baik,” tukasnya
Menambahkan paparan Nursalim, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan semoga dengan adanya sarasehan dan jambore semoga keluarga buruh migran Indonesia bisa lebih berusaha dan berdaya. Sehingga ketika migran pulang ke kampung halaman bisa mengembangkan usaha mandiri dan menjadi keluarga yang sejahtera.
