KEBIJAKAN Presiden baru Amerika Serikat Donald Trump melarang warga tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam masuk selain dinilai diskriminatif oleh komunitas internasional, juga menuai kegaduhan di dalam negerinya.
Pelarangan berdalih untuk melindungi negara dan bangsa Amerika dari aksi terorisme diberlakukan bagi warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman untuk memasuki negeri Paman Sam itu sampai 90 hari ke depan.
Kebijakan imigrasi Trump itu juga memuat larangan untuk menampung pengungsi Suriah dan menangguhkan penerimaan pengungsi dari mana pun selama kurun waktu 120 hari sejak tanggal diputuskan.
“Larangan bukan ditujukan terhadap agama, tetapi agar negara kita aman dari aksi teror. Laporan media keliru, “ kilahnya.
Selain Iran yang dianggap sebagai seteru AS sejak runtuhnya rezim monarki Syah Iran Riza Pahlavi pasca revolusi Iran pada l979 dan awal era kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini yang menutup diri dari Barat, kebijakan itu dikenakan terhadap enam negara lainnya di Afrika dan Timur Tengah yang tengah dilanda konflik.
Unjuk rasa diikuti ribuan orang dilaporkan dilancarkan di sejumlah bandara besar di AS seperti Chicago, Dallas, New York dan Washington DC untuk memprotes kebijakan imigrasi AS di bawah Trump yang dinilai diskriminatif.
Ratusan wisatawan berasal dari tujuh negara yang dilarang masuk ke AS diberitakan sudah menjadi korban, ditolak masuk AS, bahkan sebagian di tengah penerbangan transit menuju bandara tujuan, sementara sebagian lagi baru akan bertolak dari negara asalnya.
Penolakan terhadap kebijakan imigrasi Trump juga diutarakan oleh pimpinan negara-negara mitra utamanya seperti PM Inggeris Theresa May, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Menlu Perancis Jean-Marc Ayrault.
Selain tidak mengamini kebijakan Trump terkait imigrasi, negara-negara Uni Eropa juga menanti langkah presiden baru AS itu terutama terkait masa depan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dinilai Trump sudah ketinggalan jaman dan pendekatan yang dilakukannya terhadap Rusia, seteru AS semasa Perang Dingin lalu. UE menentang campur tangan Rusia di Krimea dan Ukraina.
RI – AS tidak bermasalah
Sementara hubungan RI – AS sejauh ini tidak bermasalah, dan dalam pembicaraan telpon antara Donald Trump dan Presiden Joko Widodo pasca pelantikan Trump sebagai presiden baru-baru ini juga terkesan cukup hangat. Kepada Presiden Jokowi, Trump mengaku memiliki banyak sahabat dan juga kegiatan usaha di Indonesia.
Hubungan perdagangan termasuk investasi AS di Indonesia juga cukup besar, sementara AS juga mendukung peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN.
Presiden Jokowi saat diminta komentarnya menanggapi kebijakan imigrasi Trump meminta masyarakat tetap tenang, tidak perlu resah karena yang disasar adalah tujuh negara lain. “Kok resah, Indonesia kan tidak masuk (daftar negara yang disasar Trump-red), “ tuturnya.
Namun demikian, mungkin masyarakat perlu juga diingatkan, jika eskalasi intoleransi dan ujaran kebencian yang memicu isu SARA terus berlangsung, tidak mustahil Trump juga akan mengenakan kebijakan serupa terhadap Indonesia.
Membasmi aksi intoleran, anarkis dan bibit-bibit terorisme bukan hanya sebatas untuk memelihara hubungan baik RI dan AS, tetapi keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan di tengah keaneka ragaman.
Mari kita bergandengan tangan, berpegangan erat merekat persatuan. (AP/AFP/Reuters/NS)
