JAKARTA, KBKNEWS.id – Menjelang musim kemarau 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengaktifkan operasi Satuan Tugas Desk Kebakaran Hutan dan Lahan (Desk Karhutla).
Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan, ketujuh provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah ini dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, baik di lahan mineral maupun gambut.
“Enam provinsi ditetapkan sebagai prioritas penanganan, sementara Riau mendapatkan penanganan khusus. Hingga akhir April, baru Riau yang menetapkan status siaga darurat karhutla,” ujar Suharyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
BNPB akan memberikan dukungan mencakup pendanaan, logistik, dan peralatan untuk operasi darat dan udara. Dukungan ini akan disalurkan melalui pemerintah provinsi dan diteruskan ke kabupaten/kota sesuai kebutuhan.
“Untuk tahap awal, dukungan difokuskan ke Gubernur Riau, selanjutnya akan menyusul daerah lain dengan standar dukungan minimal yang sama,” ujarnya.
Suharyanto menegaskan, pemerintah juga memperkuat aspek penegakan hukum dalam pengelolaan hutan dan lahan. BNPB akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, serta Polri dalam merumuskan regulasi berbasis hukum untuk mencegah dan menindak pembakaran lahan.
“Pelanggaran seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar akan dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin lahan,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan, sebagaimana ditekankan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menindak pelanggaran, baik oleh individu maupun perusahaan pemegang konsesi.
 telah mengaktifkan operasi Satuan Tugas Desk Kebakaran Hutan dan Lahan (Desk Karhutla).){kind=link}