JAKARTA – Jelang lebaran, peserta Kartu Jakarta Pintar, pekerja harian lepas (PHL), petugas prasarana dan sarana umum (PPSU), dan penghuni rumah susun dapat membeli harga daging sapi seharga Rp 39.000 per kilogram (kg).
Dengan menggelontorkan anggaran subsidi Rp 7,4 miliar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjual daging sapi bersubsidi yang dibanderol harga yang sangat jauh lebih murah.
Anggaran itu digunakan untuk penyediaan daging sapi yang telah dikemas yang jumlahnya mencapai 120 ton, ditambah 55 ton daging ayam.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, “Semuanya untuk ketahanan pangan jelang Lebaran kita biayai subsidi (untuk) 175 ton (daging sapi dan ayam),” katanya, seperti dikutip dari Tribunnews, Jumat (10/6/2016).
Daging sapi murah seharga Rp 39.000 per kg hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas. Mereka adalah keluarga yang anaknya merupakan peserta Kartu Jakarta Pintar, pekerja harian lepas (PHL), petugas prasarana dan sarana umum (PPSU), dan penghuni rumah susun.
Daging sapi murah itu akan dijual Pemprov DKI untuk warga di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di antaranya Rusunawa Marunda, Pulogebang, dan Muara Angke. Penjualan di rusunawa bertujuan agar peruntukannya bisa tepat sasaran.
Direktur PT Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma, yang ditunjuk sebagai pendistribusi daging bersubsidi ini menjelaskan, “Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok) kan ingin transaksinya non-tunai. Agar tepat sasaran dan datanya terekam, makanya peruntukannya untuk pemegang KJP, PHL, dan PPSU,” katanya.
Tahun lalu, Pemprov DKI juga sempat mengadakan kegiatan serupa. Penjualannya pun dilakukan saat Ramadhan, jelang datangnya Lebaran. Namun, lokasinya tidak berada di rusun dan peruntukannya pun belum diatur seperti saat ini.
Tahun lalu daging murah yang dijual masih bisa dibeli dengan transaksi tunai. Ahok menilai, cara seperti itu membuat pihaknya sulit mengontrol siapa-siapa saja yang menikmati subsidi itu. “Tiap kali operasi pasar tidak tahu siapa yang beli. Barangnya habis sekejap,” ujar Ahok.
