JAKARTA, KBKNEWS.id – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusannya, MA menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabutnya.
Putusan itu tertuang dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan seorang warga bernama Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
Putusan diketok pada 30 Oktober 2026 dan salinannya dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026). MA secara tegas memerintahkan tergugat mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Sebelumnya, gugatan Subhan tidak diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Upaya banding juga belum membuahkan hasil karena pengadilan tingkat banding menguatkan putusan sebelumnya. Subhan kemudian mengajukan kasasi hingga akhirnya permohonannya dikabulkan MA.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran untuk mengurus penyetaraan pendidikan pada 2019.
Dokumen penyetaraan tersebut diketahui diterbitkan berdasarkan certificate of attendance atau sertifikat kehadiran, bukan ijazah.
Putusan MA ini kembali menempatkan legalitas dokumen pendidikan Gibran dalam perhatian publik. Namun, putusan mengenai pencabutan surat keterangan tersebut perlu dibedakan dari
 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming){kind=link}