Jakarta- Sepanjang tahun 2016 lalu kebakaran hutan dan lahan di Inonesia menurun drastis. Hal ini dikatakan disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1).
“saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara semuanya yang telah melaksanakan pekerjaan yang besar dan ini dimulai dari desa dengan menggerakkan Babinsa, Babin Kamtibmas, Polsek, Koramil, Kodim, Polres, Danrem, Korem, Kodam, Polda semuanya bergerak, hasilnya turun 83% dan hotspotnya turun 82 persen. Sebuah penurunan yang sangat drastis sekali,” katanya.
Tetapi, Presiden Joko Widodo tidak ingin berpuas diri dan meminta seluruh masyarakat untuk terus berupaya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air. Hal ini penting dilakukan mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan sangatlah besar. Berdasarkan data yang diterima Presiden dari para ekonom yang mencatat kerugian ekonomi yang diderita negara pada tahun 2015 mencapai Rp 220 triliun.
“Kita tahu semuanya dampak dari adanya kebakaran hutan tidak hanya urusan masalah ekonomi, 2015 kita mengalami kerugian kalau dihitung-hitung, ekonom menghitung, dampak karena urusan pembatalan penerbangan, dampak karena perkantoran yang libur, dampak karena aktivitas ekonomi yang berhenti mencapai angka yang tidak sedikit kurang lebih Rp 220 triliun. Sebuah angka yang sangat besar sekali,” jelasnya.
Apalagi menurut data yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi bahwa iklim di Indonesia pada tahun 2017 lebih kering dibandingkan tahun 2016 sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan akan semakin besar terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengambil langkah-langkah dan upaya yang telah berhasil dilakukan pada tahun 2016 guna dilanjutkan sebagai Rencana Aksi pada tahun 2017. Penetapan siaga darurat lebih awal merupakan arahan pertama yang disinggung Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi tersebut. “Saya ingin agar didorong penetapan siaga darurat itu sejak dini,” ujar Presiden Joko Widodo.
Hal ini dikarenakan selama ini sistem deteksi dini di daerah-daerah yang rawan kebakaran masih harus diperkuat lagi. Selain itu, deteksi dini juga bisa dilakukan dengan membuat kanal blocking dan sumur bor yang saat ini jumlahnya masih sangat kurang. Hingga tahun 2016 lalu, sekat kanal yang telah dibangun berjumlah sekitar 11.000 unit.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk mengajak masyarakat turut mencegah kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, aktivasi posko sebagai sarana untuk mengingatkan dan memberikan pembelajaran-pembelajaran mengenai pentingnya antisipasi kebakaran menjadi arahan kedua yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Aktivasi posko pengendalian kebakaran. Meskipun posko itu tidak harus berupa sebuah bangunan tetapi kita ingin agar ada tempat, ada poskonya. Baik di tingkat kecamatan dan syukur-syukur sampai ke tingkat desa,” imbuhnya.
Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
