ENAM orang meninggal disebabkan bencana kelaparan yang terjadi di Distrik Agandugume, Embewi dan Oneri di Kab. Puncak, Papua Tengah, Juli lalu, dipicu bencana kekeringan yang berakibat gagal panen.
Musibah kelaparan kali ini merupakan kejadian berulang sejak 2003, 2004, 20015 dan 2022 yang menurut para pegiat lingkungan mestinya bisa diantisipasi sejak awal oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Pemerintah perlu mengantisipasi lebih dini terjadinya kelaparan berulang, khususnya di wilayah rawan kekeringan di pegunungan Papua Tengah.
Selain sikap pemerintah pusat dan pemda yang bagai “pemadam kebakaran”, baru bergerak setelah jatuh korban jiwa, dana-dana otsus yang digelontorkan sejak 2002 yang jumlah totalnya mencapai Rp1.000 triliun lebih banyak dijadikan bancakan oleh oknum elite, ketimbang memberdayakan atau meningkatkan kesejahteraan rakyat.
”Pemerintah selalu mengatasi ujung persoalan. Jika ada yang mati, baru diusahakan penanganannya, “ kata pengamat pertanian Universitas Papau Dr Mulyadi pasa BBC (1/8).
Pemerintah, menurut dia, perlu memikirkan solusi jangka panjang, seperti dengan melakukan riset dan pengembangan inovasi pertanian agar para petani setempat bisa diberdakan.
Hal senada disampaikan oleh Drektur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman yang menilai, penanganan kelaparan berulang di Papua bagai petugas pemadam kebakaran, berjangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan.
Sedangkan Guru Besar Sosiologi Universitas Cendrawasih Avalinus Levaan menilai, pendampingan pemerintah terhadap penduduk yang mayoritas petani belum efektif, sementara petani yang berada di lembah atau pegunungan belum mampu beradaptasi dengan perubahan iklim global.
Petani masih tergantung dari sistem pertanian secara tradisional dengan mengolah ladang untuk lumbung pangan seperti terjadi di tiga distrik di Kab. Puncak, Prov. Papua Tengah yang mengalami kekeringan sejak Mei lalu dan suhu dingin di bawah 10 derajat Celsius di malam hari sehingga gagal panen.
Selain medan yang sulit dan minimnya akses transportasi darat, pengiriman bantuan dari udara juga sering terhambat cuaca yang mudah berubah, sementara adanya ancaman gangguan keamanan oleh KKB di Kab. Puncak, ditepis oleh Panglima TNI Jenderal Judo Margono.
Last but not least, kondisi di Papua nyaris tidak banyak berubah selama berpuluh-puluh tahun walau dana otsus saja sudah digelontorkan sekitar Rp1.000 triliun, belum lagi dana APBN, APBD, dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) setiap tahun, akibat rendahnya komitmen para elitenya.
Sudah menjadi rahasia umum, dana-dana untu pembangunan termasuk mengentaskan kemiskinan di provinsi terujung NKRI itu dijadikan bancakan oleh oknum-oknum elite di pusat mau pun daerah.
Perlu pejabat, elite dan politis yang amanah dan jujur untuk menuntaskan berbagai persoalan di Papua.
