HARI Pers Nasional 2023 ditandai dengan tantangan menghadapi era digital dengan berbagai disrupsinya termasuk maraknya hoaks dan ujaran kebencian serta munculnya kecedasaran buatan.
Lebih dari itu, di tengah gunjang-ganjing tahun politik di tanah air, pers juga bisa ditarik ke sana ke mari oleh kubu-kubu yang berkontestasi merebut kemenangan dalam Pemilu Serentak 2024.
Sudah tak terhitung jumlah industri media cetak yang tutup usaha atau berpaling ke platform digital, sedangkan yang masih bertahan hidup harus bermanuver untuk menekan biaya cetak yang terus naik.
Selain masalah daya beli, rendahnya minat membaca, terutama di kalangan anak millenial juga ikut memperburuk situasi bagi media cetak.
Kaum millenial nyaris tidak tertarik dengan pemberitaan seperti yang disajikan oleh media cetak arus utama yang terkesan serius, kaku dan tidak mewakili hasrat dan gejolak seusia mereka.
Contohnya, tiap saat sejak kasus pembunuhan berencana Brigadir Josua Hutabarat oleh terdakwa atasannya, Irjen Pol. Ferdy Sambo dan sejumlah anggota Polri lainnya, media arus utama, baik cetak, TV mau pun on-line dijejali berita tersebut.
Sudah sekitar 7,5 bulan sejak kasus pembunuhan berencana pada 9 Juli 2022 tersebut terkuak, pemberitaannya tidak pernah henti sampai hari ini, 10 Feb. ’23 saat sudah mendekati penjatuhan vonis hukum bagi para terdakwa.
Pers sebagai salah satu pilar demokrasi juga diuji obyektivitasnya di tengah tahun politik saat ini, terutama memberikan pencerahan pada penduduk calon pemilih agar tidak salah pilih.
Masih segar dalam ingatan kita tentunya, dimana pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 bangsa ini nyaris terjerembab ke tubir jurang disintegrasi akibat politisasi agama dan politik identitas yang dimainkan kelompok tertentu.
Dalam Pemilu 2024 juga, siapa yang bisa menjamin kapitalisasi agama dan politik identitas tidak dimainkan lagi?
Pers harus ikut memandu rakyat agar memilih pemimpin yang akan mewujudkan mimpi bersama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara di tengah ketidakpastian saat ini dan menolak politisasi agama dan politik indetitas termasuk iming-iming duit.
Pers yang meluruskan hoaks atau ujaran kebencian saja tidak memadai rasanya, karena di tengah “silent majority” atau mayoritas yang bergeming, dituntut kehadiran pers yang lantang membela keadilan dan kebenaran.
