RRT yang dulu belajar bikin jalan tol ke Indonesia, kini sudah punya 280.000 Km jalan tol. Sedangkan kita sebagai guru jalan tol justru baru mampu bikin 780 Km. Maka Presiden Jokowi pun bingung. Kok bisa begini, ini salah siapa? Yang salah ya koruptor. Sebab kita terlanjur menjadi bangsa yang terlalu ramah pada koruptor, sehingga selalu ketinggalan kereta pembangunan.
Tahun 1967 Orde Baru mulai berkuasa, dan tahun 1976 pemerintah membangun jalan tol sepanjang 50 Km menghubungkan Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi). Pada 9 Maret 1978 jadi dan diresmikan Presiden Soeharto. Kala itu Gubernur DKI Jakarta baru saja berganti, dari Ali Sadikin kepada Tjokropranolo. Gara-gara penataan kota menjadi mundur di bawah Bang Noly, maka warga ibukota pun suka mempelesetkan istilah Jagorawi dan Jabotabek dengan sinonim meledek gubernur yang teman dekat Pak Harto di masa revolusi itu.
Meski konsep jalan tol dianggap salah oleh para ahli transportasi, faktanya Malaysia dan RRT tertarik jalan tol semacam itu, sehingga mereka pun berguru pada Indonesia. RRT misalnya, dalam kurun waktu 40 tahun setelah berguru pada RI, sudah memiliki jalan tol sepanjang 280.000 Km. Sedangkan Indonesia sebagai gurunya baru mampu bikin 780 Km.
Guru dalam arti sesungguhnya, kini sudah makmur, tiap 3 bulan sekali dapat rapelan sertifikasi. Tapi guru dalam kiasan, selalu ketinggalan dengan muridnya. Ini yang bikin Presiden Jokowi bingung. Sebenarnya Presiden tak perlu heran. Ibarat pohon tol yang ditanam RRT semakin menjulang tinggi karena bebas tikus (korupsi). Sedangkan kita yang tanam pohon tol lebih dulu, pohonnya terbonzai akibat begitu banyak tikus yang menggerogoti akar-akarnya.
Ini bukan berarti PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol banyak tikusnya. Perusahaan BUMN itu untung dan setiap tahun rutin menyetor laba pada negara. Tatapi ya begitulah, oknum-oknum pejabat negara dari tahun ke tahun terus berlomba-lomba dalam mencatut uang negara. APBN kita sering besar pasak dari pada tiang. Artinya, prakiraan anggaran jauh lebih besar ketimbang dana yang ada. Makanya RAPBN itu lebih tepat sebagai: Ramalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pembangunan jalan tol lebih banyak di RRT, karena tikus-tikus negara selalu dihukum mati tanpa ampun, sehingga keuangan negara selalu sehat. Pemerintah pun dengan gampang membangun negara untuk melayani rakyatnya. RRT yang tahun 1970-an baru bisa ekspor baterai 555 ke RI, kini sudah menjadi macan Asia. Apa saja bisa diekspor dari negeri tirai bambu itu, termasuk buruh-buruhnya yang dikirim ke Indonesia.
Sedangkan kita, dari dulu terkenal sebagai bangsa yang sangat ramah pada tikus negara. Kita ingin meniru RRT, menghukum mati para koruptor, tapi Komnas HAM selalu teriak bahwa hukuman mati takkan menyelesaikan korupsi. Padahal mestinya logika itu dibalik: dihukum mati saja korupsi masih terjadi, bagaimana jika hanya dihukum ringan.
Sebetulnya masih banyak manusia Indonesia yang berusaha galak pada praktek korupsi. Tapi ketika dia muncul secara menonjol, ternyata justru mengancam eksitensi para kawanan koruptor itu sendiri. Dengan alasan pemimpin itu harus santun dan seiman, tokoh itu dimatikan kariernya lewat isyu SARA. Sepertinya rakyat Indonesia lebih mengutamakan pemimpin santun dan tampan, soal kejujuran menjadi nomer kesekian. (Cantrik Metaram)
