KATHMANDU—Nepal masih membutuhkan dana sekitarUSD 6,7 milyar untuk memulihkan ekomi negara setelah diguncang gempa dahsyat April-Mei lalu. Terlebih ekonomi Nepal diperkirakan hanya tumbuh 3 persen, atau terendah dalam delapan tahun terakhir.
Hari ini Nepal menjadi tuan rumah pertemuan donor dunia untuk membantu negara-negara yang hancur karena gempa. Para menteri luar negeri dari berbagai negara menghadiri konferensi satu hari untuk membahas donasi kebencanaan bersama Bank Dunia, PBB dan pejabat Uni Eropa.
Menteri Keuangan Ram Sharan Mahat mengatakan, pemerintah ingin semua bantuan disalurkan melalui sebuah badan baru yang akan dibentuk. Langkah ini diambil untuk memastikan “keseragaman” dan koordinasi rekonstruksi dan rehabilitasi.
“Kami berusaha untuk merampingkan persyaratan prosedural kami,” kata Mahat kepada AFP yang dikutip Channel News Asia, Kamis (25/6/2015).
Namun demikian, ada kekhawatiran Nepal tidak dapat memanfaatkan dana bantuan dengan cepat, efektif, dan efisian. Pasalnya, negara ini terkenal dengan birokrasi dan perencanaan yang buruk. Dev Ratna Dhakhwa, Sekretaris Jenderal Palang Merah Nepal, mengaku frustasi dengan lambannya pemerintah dalam menyalurkan bantuan ketika gempa terjadi April lalu.
“Ada hambatan di bandara, mulai dari izin mendarat pesawat yang membawa bantuan, hingga visa bagi pekerja kemausiaan, itu adalah kekacauan,” kata Dhakhwa.
Dia juga skeptis dengan rencana kebijakan “satu pintu” pemerintah dalam program rekonstruksi. Menurutnya, partai-partai politik yang ada di Nepal telah mencoba memanupulasi sistem dalam penyaluran bantuan.
“Orang-orang menggunakan pengaruh politik untuk menekan pejabat dan mengakses dana bantuan,” kata Dhakhwa.
