JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jika ketimpangan pengeluaran antara penduduk kaya dan miskin (gini ratio) di Indonesia mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.
Meskipun merosot sedikit, ada dua hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
Gini ratio pada September 2016 turun 0,003 poin menjadi 0,394 dari sebelumnya 0,397 di Maret 2016. Sementara di September 2015, angka gini ratio masih 0,402 atau turun 0,01 dari posisi 0,41 di Maret 2015.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Elan Satriawan mengatakan jika gini ratio 0,394 not to bad kalau dibandingkan dengan negara di Amerika Latin yang mencapai 0,5-0,6.
“Jadi gini ratio kita tidak terlalu parah,” ujarnya, diberitakan Liputan6.com, Minggu (5/3/2017).
Elan mengatakan, sepanjang era Orde Baru yang disebut-sebut merupakan periode penurunan angka kemiskinan pun, tidak diikuti dengan pengurangan gini ratio secara signifikan. Angka ketimpangan penduduk Indonesia justru merosot tajam pada periode krisis moneter 1997-1998.
Ditambahkannya, gini ratio turun drastis di 1997-1998 karena kelompok kaya Indonesia terdampak krisis besar itu. Tapi di era ekonomi normal, gini ratio cenderung terus meningkat, dan dilihat ada penurunan dalam 2 tahun ini walaupun kecil.
Akan tetapi, Elan mengingatkan pemerintah bahwa masalah kesenjangan harus menjadi perhatian. Menurutnya, ukungan pemerintah terhadap kelompok masyarakat paling bawah atau miskin perlu diperbesar dan diperluas. Jadi, katanya, bukan menahan kelompok atas untuk tetap bertumbuh, melainkan mendorong kelompok masyarakat bawah melalui bantuan sosial, upaya peningkatan produktivitas, dan akses terhadap lahan.
“Dengan cara ini, bukan saja akan meningkatkan kelompok miskin jadi tidak miskin, tapi juga berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan di Indonesia,” Elan menandaskan.
 mengungkapkan jika ketimpangan pengeluaran antara penduduk kaya dan miskin (gini ratio) di Indonesia mengalami penurunan){kind=link}