PREFERENSI keterpihakan calon pemilih dalam pilkada atau pemilu terhadap kesamaan agama, etnis atau latar belakang primordial lainnya, bukannya pada program atau kinerja pasangan calon, mencerminkan “kelas” demokrasi suatu bangsa.
Pandangan itu terlintas dari para komentator jelang final debat publik Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, antara pasangan calon nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok – Djarot Saiful dan Anies Baswedan – Sandiaga Uno yang diselenggarakan KPUD di Jakarta, Rabu malam (11/4).
Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai, preferensi calon pemilih terhadap kesamaan identitas primordial adalah model paling “purba” dalam kehidupan berdemokrasi, karena pada gilirannya bisa menciptakan preseden buruk bagi pilkada atau pemilu-pemilu berikutnya.
Model keterpihakan primordial adalah hak setiap calon pemilih, tidak dilarang dan tidak melanggar undang-undang. Namun demikian, jika hal itu terjadi, akan menghambat tampilnya calon dari “kubu” atau dari entitas lain yang mungkin lebih baik.
Sebaliknya, orang tidak lagi mempermasalahkan kompetensi, track record, kinerja atau prestasi calon yang sama keyakinan atau asal-usulnya.
Sebagai contoh, menurut dia, hal sama terjadi di Amerika Serikat pada 1960 dimana mayoritas rakyat negara Paman Sam itu memilih JF Kennedy yang beragama Katolik Roma dan lebih relijius ketimbang kandidat lawannya, Richard Nixon, penganut agama minoritas Quaker.
Preseden buruk lainnya, menurut Muhtadi, calon-calon dalam pilkada atau pemilu berikutnya berfikir, mereka tidak perlu susah-susah menawarkan program atau gagasan, cukup mengkapitalisasi agama atau kesamaan identitas termasuk asal-usul atau keyakinan tertentu.
Sedangkan pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, calon pemilih Pilkada Jakarta faktanya terbelah dua yakni kubu rasional, yang akan menentukan pilihan berdasarkan program, kinerja atau kompetensi paslon, dan kubu yang mengedepankan kesamaan keyakinan atau primordial.
“Jadi, siapa yang memenangi pilkada DKI Jakarta,? “ . Pertanyaan itu, menurut Yunarto, sulit dijawab karena dalam jajak pendapat akhir-akhir ini marjin selisih elektabilitas kedua paslon sangat tipis.
Paradoks tetap ada
Sementara wartawan senior Kompas, Don Bosco Selamun yang juga tampil sebagai komentator menilai, ruang paradoks tetap terbuka di era globalisasi ini, dimana masih ada saja sektarianisme, lokalisme (kearifan lokal –red) atau primordialisme.
Munculnya tokoh populis seperti Donald Trump di AS, Marine le Pen di Perancis dan Geert Wilders di Belanda, menurut Don Bosco, juga menunjukkan bahwa aliran semacam itu wajar saja jika hadir di Indonesia. Bagi calon pemilih, ujarnya, kadang-kadang otak (rasio) berseberangan dengan hati (emosi).
Namun lebih penting, lanjutnya, sejarah akan mencatat, calon atau paslon yang dalam kampanye-kampanyenya mendorong masyarakat menjadi lebih cerdas atau sebaliknya, calon pemimpin yang berfikir, asal bisa menang, dengan cara apa pun.
Guru Besar FE UI Rhenald Kasali berpendapat, warga Jakarta mengikuti dinamika proses pilkada mulai dari isu penistaan agama, diikuti tiga kali aksi massa dan kemudian mulai tampilnya ulama dan keberanian masyarakat melawan kelompok vokal yang menyuarakan primordialisme atau sektarianisme.
“Hasil pilkada nanti akan mencerminkan kelompok mana yang masih dominan,” tuturnya selain faktor dukungan parpol, program yang kongkret serta cara penyampaiannya.
Sedangkan pengamat politik Hanta Yudha di tempat terpisah menyatakan pendapatnya, selain preferensi agama, program dan kinerja (petahana) paslon, penampilan dan gaya komunikasi juga akan mempengaruhi pilihan.
Debat final resmi yang diselenggarakan KPUD DKI Jakarta yang seharusnya mengedepankan pendalaman atau penajaman program yang ditawarkan paslon, berakhir anti klimaks akibat format debat yang membatasi ruang gerak mereka.
Isu-isu lama masih diangkat oleh masing-masing paslon untuk menyerang lawan, misalnya kritikan Anies terhadap proyek reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta yang dicanangkan Ahok atau program perumahan nir-uang muka atau “Nol DP” Anies yang dianggap Ahok mustahil.
Muhtadi juga mempertanyakan sisi kredibilitas salah satu calon gubernur yang kerap menyebut-nyebut persatuan, padahal ia bergeming saat pendukungnya meneriakkan ujaran kebencian, menghujat dan memprovokasi kandidat lainnya.
Sejarah mencatat, paslon yang mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat atau sebaliknya jika terpilih nanti, juga tingkat kecerdasan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang tepat atau juga sebaliknya.
