MENURUT buku Ilmu Alam karangan Taryono (pelajaran SR tahun 1960-an) dan tentunya tetap berlaku hingga sekarang, air itu akan selalu mengalir ke tempat rendah. Jika tujuan ke tempat rendah itu terhalang, air pun menggenang. Genangan dalam kapasitas besar, namanya: banjir! Namun di jaman yang serba minir dan tak kenal barang afkir ini, ternyata banjir juga bisa dijadikan senjata dalam Pilkada agar lawannya tereleminir. Tidak percaya, silakan mikirrrr…….
Hujan di seputar tanggal 19 Februari lalu, menjadikan Anies Baswedan – Sandiaga Uno naik daun sebagai Cagub-Cawagub DKI. Sebaliknya untuk Ahok Basuki – Djarot, hujan berkepanjangan itu bisa menjatuhkan reputasi mereka. Masalahnya, ketika Jakarta dilanda banjir, otomatis bisa dijadikan kampanye gratis. “Lihat tuh, Jakarta dipimpin Ahok, tetap saja banjir. Program penanggulangan banjir di Ibukota gagal, “ katanya.
Saat banjir kemarin Anies-Sandiaga Uno rajin sekali nyambang lan nyumbang beras kepada para korban banjir. Padahal dia belum jadi pejabat Pemprov DKI. Tapi demi kampanye, sah-sah saja banjir dijadikan senjata untuk menarik simpati masa. Mereka bolah-boleh saja sumbang ini itu, meski pada akhirnya tak ada “makan siang” gratis. Secara moral, mereka layak membalas budi di bilik TPS nanti.
Jakarta yang dibelah oleh 13 aliran sungai, berpotensi menjadi langganan banjir. Dan itu memang telah terjadi, sehingga banyak membuat lelaki impoten karena kedinginan. Tapi dalam sergapan rasa dingin tersebut tentunya masih bisa mikir bahwa mengatasi banjir memerlukan proses. Ini memang bukan proyek Sangkuriang. Jika dulu lokasi banjir di Jakarta sampai 2.200 titik dan kini tinggal 80 titik, apakah itu bukan sebuah keberhasilan sebuah usaha penanggulangan banjir. Mikirrr!
Bahwa air akan selalu cenderung mengalir ke bawah, itu sudah tak bisa dibantah lagi. Kecuali pemahaman pemborong proyek saluran air di Jakarta. Lihat saja sekarang, ketika di mana-mana sedang dikerjakan proyek saluran, buis-buis saluran itu dibikin bergelombang turun naik mengikuti kondisi jalan, bukan makin ke bawah semakin rendah. Sang pemborong, atau kuli-kulinya tentu berasumsi bahwa air pun tak selalu harus mengalir ke bawah. Dia bisa saja mengalir ke atas sesuai kebutuhan, misalnya air mancur di Bunderan HI.
Mengatasi banjir di Ibukota tak bisa hanya dilakukan sepihak oleh Pemda, tapi juga rakyatnya itu sendiri. Pemda membutuhkan anggaran, dan rakyat kedisiplinan. Tapi soal kedisiplinan memang barang mahal di Jakarta. Sejak Gubernur Fauzie Bowo pun sudah diserukan perlunya resapan air di setiap rumah, tapi jarang yang menggubris. Setiap keluarga justru cenderung membeton setiap jengkal tanah terluang di rumahnya.
Bahkan seruan Lurah hingga RT/RW jangan menutup saluran depan rumah dengan beton permanen, juga tak pernah direwes. Mereka tidak mikir bahwa dengan saluran yang dibeton mati, akan susah dikontrol atau dibersihkan sampah-sampah penyumbatnya. Seperti yang menjadi viral di jagad medsos sekarang, seorang petugas PPSU sampai harus menyelam di air kotor, demi memembersihkan sumbatan sampah.
Tapi siapapun yang jadi gubernur DKI, banjir akan selalu menjadi buah simalakama baginya. Ketika banjir datang mereka berteriak minta tolong, tapi giliran kali mau dinormalisasi, para penghuni di atas tanggul menolak pindah. Maunya mereka, pelebaran kali silakan saja, tapi jangan sampai menggusur tempat tinggalnya. Gubernur cap apapun pasti puyeng menghadapinya.
Tapi pada Pilgub putaran pertama, ada lho Cagub yang punya ide bahwa bisa saja normalisasi kali tanpa menggusur. Mana mungkin, mungkin saja! Rumah apung? Bukan. Caranya, kali diperlebar dulu, lalu dibangun beton di atasnya. Nah, penduduk silakan tinggal di atasnya. Nantinya, bila Surabaya punya jembatan merah, Jakarta punya jembatan panjang yang terpanjang di dunia. (Cantrik Metaram)
