KEMENTRIAN Agama berencana mensertifikasi khatib Jumat. Alasannya, di mana-mana kini banyak khatib berkhotbah dengan nada menghujat, tidak memenuhi rukun salat Jumat sehingga cenderung intolerans. Kata Menag Lukman Hakim Syaifuddin, “Masukan yang kami terima, banyak yang mengeluh ceramah di masjid saling mencela, menghina, bukan kepada umat lain, tetapi kepada sesama umat Islam.”
Gagasan Menag itu kesannya seperti kembali ke Orde Baru. Tapi di masa Pak Harto kondisinya memang tak segawat sekarang. Di masa itu ada khatib yang ditongkrongi intel, karena dikhawatirkan ceramahnya menyerang pemerintah secara berlebihan. Yang terjadi sekarang justru lebih dari itu. Bukan saja menyerang pemerintah, tapi membakar-bakar situasi dengan alasan “amar makruf nahi munkar”. Publik yang sudah panas “dibakar” konten medsos, menjadi makin gerah gara-gara diububi (dikompori) khatib yang intolerans tersebut.
Kepala boleh sama berbulu, tapi pikiran lain-lain. Gagasan Menag ini serta merta mendapat penolakan dari para ulama di Madura. Sertifikasi tersebut dinilai akan mengekang mubaligh menyampaikan dakwah. Sertifikasi penceramah agama dapat mengekang syiar agama oleh para ulama, penceramah, ataupun dai. Kata mereka, menyerukan kebaikan itu gampang, tapi mencegah kemungkaran ini banyak risiko.
Rukun khatib salat Jumat itu ada lima, salah satu di antaranya berwasiat untuk taqwa, yakni khatib mengajak atau berwasiat bagi dirinya sendiri dan para jama’ah untuk meningkatkan taqwa kepada Allah SWT, menjauhi segala larangan-Nya dan menjalankan segala perintah-Nya. Di sinilah yang sering “kebablasan” tidak sesuai dengan kondisi dan kultur Indonesia. Para khotibpun punya dalil hadits, “Sampaikan kebenaran itu walaupun terasa pahit.” (HR. Ahmad 5: 159).
Meski pemeluk Islam di Indonesia terbanyak (90 %), tapi Indonesia bukanlah negara Islam. Masih ada umat lain yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu. Mereka ini punya hak yang sama, menikmati kebebasan beribadah, sesuai sila ke-1 Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi diakui atau tidak, sekarang ini ada sekelompok orang yang mencoba membawa Indonesia berkiblat ke Timur Tengah.
Alasan mereka memang betul, ketika manusia mati yang ditanyakan malaikat Munkar-Nakir bukan urut-urutan Pancasila, melainkan bagaimana tentang salatnya. Tapi Islam kan bukan melulu mengajarkan hablu minallah, tapi juga hablu minannas. Baik hubungannya dengan Allah sang Pencipta, tapi juga baik hubungannya dengan sesama dan lingkungannya.
Jika mengikuti medsos, konten-kontenya belakangan semakin mengerikan saja. Ada mubalig yang bagus cara penyampaiannya, tapi sangat mengerikan isinya. Dia tak sekedar menghujat presiden, tapi juga mencap Istana isinya orang-orang komunis. Masih mending Habieb Rizieq, dia hanya menuding pada uang kertas, bukan pada orang perorang. Tapi herannya kementrian Kominfo membiarkan saja konten-konten Youtube seperti itu.
Sebagaimana yang diprihatinkan Menag Lukman Hakim, kini banyak khatib di atas mimbar justru menghujat, mencela sesama muslim sendiri. Ini gara-gara berbeda pandangan menyikapi suatu masalah. Padahal Allah Swt senantiasa mengingatkan, “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah…….. (QS Ali Imran: 103).
Lewat sertifikasi khatib Jumat itu pemerintah ingin menjadikan para pendakwah yang sejuk, yang isi khotbahnya tidak membuat umat jadi panas dan terbakar. Jangan sampai kondisi masyarakat yang mulai damai, kembali memanas. Kasihan aparat kita jika harus terus memadamkan api, dan kasihan pula Presiden Jokowi harus kembali naik kuda seperti Pengeran Diponegoro, untuk mendinginkan suasana. (Cantrik Metaram).
