PRO-KONTRA sepanjang proses Pilkada DKI Jakarta hingga jatuhnya vonis pengadilan pada perkara penistaan agama oleh Ahok beberapa waktu lalu menguras energi dan membuat bangsa Indonesia terbelah hingga level keluarga.
Kini, perseteruan antara (panitia angket) DPR dan KPK kembali mengusik panggung politik dan ketenteraman publik serta dikhawatirkan dijadikan “amunisi” baru oleh pihak-pihak tertentu untuk “menggoyang” pemerintah dan NKRI.
Dukung-mendukung pun mengalir, mulai dari kalangan akademisi, profesi, ormas sampai tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama, baik terhadap KPK mau pun panitia angket DPR.
Kubu angket menuding, KPK mengandalkan dukungan massa, padahal mereka pun melakukannya , termasuk menyambangi BPK sampai “menggali” informasi dari para napi korupsi penghuni Lapas yang jelas-jelas dan meyakinkan, terbukti bersalah oleh pengadilan.
Selain murni dari sudut akademis, beda tafsir terkait pasal-pasal hukum diantara sesama para pakar hukum, juga terjadi akibat bias kepentingan, subyektivitas atau agenda tersembunyi lainnya.
Nahdlatul Ulama, Ormas Islam terbesar di Indonesia di bawah ketua umumnya, Said Aqil Siroj bersama jajarannya menyambangi kantor KPK di Jakarta (11/7) untuk menyampaikan dukungan bagi komisi anti rasuah itu.
“Saat ada indikasi, pihak tertentu ingin melemahkan, bahkan membubarkan KPK. NU harus turun tangan, karena ini menyakiti rakyat, “ tegas Ketua PB NU Siroj.
Dukungan untuk KPK disuarakan oleh 357 guru besar lintas perguruan tinggi dan Koalisi Masyarakat Tolak Angket yang menilai, angket terhadap KPK adalah bentuk kesewenang-wenangan serta upaya sistematis pelemahan KPK.
Seniman yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Waras tidak ketinggalan pula mendukung KPK, selain Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) dan Badan Eksekutif Mahasiswa UI.
Sebaliknya, 19 akademisi dari Universitas Ibnu Chaldun dan empat anggota Iluni menyambangi DPR untuk mendukung panitia angket dan memastikan pemberantasan korupsi oleh KPK dilakukan dengan jujur, adil dan transparan.
Bak pameo lama yang menyebutkan, “jika dua ahli hukum berdebat, bisa muncul tiga pendapat ”, Guru Besar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra dan Mahfud MD dalam dialog Indonesia Lawyer Club di TV One (7/11) juga bersilang pendapat terkait tafsir Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 tentang status KPK.
Tafsir Pasal 24 UUD ‘45
Mahfud menganggap, KPK adalah kuasi (yang mirip atau setara -red) lembaga judikatif yang tidak bisa dijadikan subyek mau pun obyek hukum oleh DPR, sebaliknya Yusril menafsirkan, KPK adalah lembaga eksekutif.
Mahfud MD juga menganggap, panitia angket tidak memiliki legalitas, mengingat tidak diwakili seluruh fraksi di DPR (hanya tujuh fraksi yang mengirimkan wakilnya), serta palu pengesahannya diketuk di tengah interupsi para peserta rapat paripurna DPR.
“Lagian, endingnya mau ke mana?, “ kata Mahfud, seraya menjelaskan, jika yang menjadi obyek angket adalah presiden, bisa berujung pada langkah pemakzulan, tetapi salah alamat bila yang disasar KPK.
Sebaliknya Yusril mengemukakan, ia tidak peduli jika yang menolak hak angket lebih 100 guru besar pun, apalagi kalau yang bukan berlatar belakang hukum tata negara.
“Guru besar di bidang penggemukan ayam misalnya, tidak kompeten mengomentarinya “ tutur Yusril berseloroh.
Sebaliknya Mahfud menanggapinya bahwa yang menilai angket atas KPK tidak ada legalitasnya lebih dari 100 pakar hukum tata negara, bukan pakar dari disiplin keilmuwan di luar itu.
Yusril menimpali, saat menjadi pembela perkara pasca era Orba dulu ia menang menghadapi puluhan pengacara yang menilai, pengunduran diri Pak Harto dan pelantikan BJ Habibie sebagai presiden tidak sah.
Panitia angket juga mengundang pakar-pakar yang tentu saja kira-kira mendukung angket terhadap KPK, seperti halnya pakar hukum tata negara Romli Atmasasmita.
Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Ayat 2 menyebutkan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan: umum, agama, militer dan PTUN dan oleh MA.
Sedangkan bunyi ayat 3 :Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Kasus Miryam
Kekisruhan antara DPR dan KPK memuncak saat panita angket DPR meminta dihadirkannya tersangka kasus rasuah mega proyek e-KTP, anggota DPR Miryam S. Haryani, namun ditolak KPK karena dianggap sebagai upaya menghalangi proses hukum.
Materi yang diangketkan kemudian melebar kemana-mana, mulai dari kepatuhan KPK dalam penggunaan anggaran (menggali dari BPK), status KPK dalam sistem ketatanegaraan dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengangkat isu lainnya.
Seorang anggota angket bahkan mengancam tidak akan membahas APBN 2017 (sedang berjalan) untuk KPK dan Polri jika tidak menuruti kemauan mereka menghadirkan Miryam yang menarik seluruh kesaksiannya di BAP , karena menurut penyidik KPK, ia ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR.
Lebih jauh lagi, panitia angket melakukan safari kunjungan ke lembaga permasyarakatan guna menemui para terpidana kasus korupsi untuk mengorek perlakuan para penyidik KPK saat mereka menjadi saksi, tersangka dan terpidana kasus korupsi.
Tim Angket DPR menyambangi LP Sukamiskin, Bandung (6/7) untuk menemui dan menggali informasi dari para napi mengenai proses peradilan yang dilakukan KPK seperti adanya penekanan (oleh penyidik) selama berlangsungnya proses penyidikan.
Saat dijenguk oleh para wakil rakyat, rasanya wajar saja jika para napi berkeluh kesah karena hidup di bui memang tidak senyaman hidup di luar, apalagi saat bergelimang uang rakyat yang mereka jarah dari hasil rasuah.
Tentu “bisa dipahami” jika para napi korupsi merasa diperlakukan tidak adil, dizalimi, dan mungkin tidak satu pun menilai positif atas tindakan KPK mencokok (dalam OTT) dan menghadapkan mereka ke meja hijau.
Tim angket juga menggali informasi dari BPK mengenai sejumlah penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh KPK , padahal selama ini dalam laporan audit BPK, KPK selalu memperoleh penilaian Wajar Tanpa Kecualian (WTP) dan nilai A terhadap kinerjanya.
Temui Kapolri
Walau mengancam tidak akan membahas anggaran Polri 2017, panitia angket juga beranjangsana ke Mabes Polri (12/7), menemui Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian guna meminta perlindungan agar saat mereka melakukan penyelidikan, tidak terjadi pengerahan masa.
Ketua Pusat Kajian Gerakan Bersama Anti Korupsi Universitas Negeri Padang M. Isa Gautama menilai, langkah DPR menemui sejumlah napi korupsi sangat dipaksakan dan melawan logika hukum, baik formal maupun legal.
“Para napi itu kan sudah menjalani proses hukum, “ tuturnya, seraya menambahkan, langkah DPR menemui napi lebih menunjukkan intervensi hukum karena mereka pasti akan memberi jawaban bias dan subyektif.
Mantan komisioner KPK Indriyanto Seno Aji menilai, langkah DPR melalui hak angket agar membuka rekaman Miryam (berisi pengungkapan nama-nama anggota DPR yang menekannya) mengarah pada obstruction of justice (pelanggaran hukum) karena terkait perkara yang sedang ditangani.
Serangan balik terhadap KPK, bisa dipahami, mengingat sejauh ini lebih 100 anggota DPR dan DPRD menjadi “korban” aksi KPK , mendekam di dalam bui akibat kasus rasuah atau korupsi.
Dalam perkara dugaan korupsi triliunan rupiah proyek e-KTP yang berujung pembentukan panitia angket, ketua dan sejumlah nama anggota DPR pemrakasa angket juga disebut-sebut.
Walau di berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo selalu mengatakan bahwa ia mendukung penguatan KPK, sikap lebih tegas misalnya dengan memanggil pimpinan partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang mengirimkan fraksinya di DPR dalam kepanitiaan angket.
Bagi rakyat banyak, jika pada pilkada DKI Jakarta lalu ada yang terprovokasi akibat politisasi agama, di tengah kisruh KPK vs DPR kali ini hendaknya tidak terpancing untuk membela koruptor yang notabene adalah musuh yang harus diperangi.
Para koruptor dan para pendukungnya termasuk politisi juga perlu diingatkan. Jangan sampai pemutarbalikan fakta dan kebenaran yang mereka pertontonkan di hadapan mayoritas rakyat yang diam, bak “menggugah macan tidur”.
