PM MALAYSIA Mahathir Mohamad mengimbau muslim sedunia agar menghindari aksi kekerasan dalam bentuk apa pun karena tindakan semacam itu sia-sia untuk melawan islamofobia.
Mahathir menyatakan hal itu selaku Ketua Kuala Lumpur Summit 2019 (KLS 2019) yang digelar Kamis, (19/12) diikuti sejumlah delegasi negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim. Tidak semua dari seluruhnya 56 negara negara muslim dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengirimkan wakilnya.
Hadir antara lain Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani.
KLS 2019 dibayangi perpecahan di kalangan dunia Islam, tercermin dari pernyataan Sekjen OKI Yousef al-Othaimeh yang menganggap helat itu justru memecah belah muslim, karena menurut dia, selayaknya persoalan dunia Islam didiskusikan di forum OKI.
Absennya PM Pakistan, Imran Khan yang semula bersama tuan rumah, PM Mahathir Mohamad dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memrakasai KLS 2019 juga memperkuat sinyal adanya perpecahan itu karena ia diduga ditekan oleh Raja Arab Saudi yang juga menolak hadir.
Lebih jauh PM Mahathir mengatakan, walau pun dalam kondisi marah atau frustrasi dunia Islam tidak bisa mengobarkan perang konvensional, karena tidak bakal ada yang mendukung.
“Apa yang kita dapatkan dengan melakukan tindakan kekerasan membabib-buta? Tidak ada sama sekali!, “ujarnya seraya menambahkan, umat Islam bisa saja mengaku tidak menganjurkan kekerasan, tetapi hal itu akan mudah dinegasikan jika aksi yang dilakukan karena dipicu kemarahan.
Persepsi Global terhadap Islam
Mahathir dalam sambutannya juga menyinggung persepsi global terhadap Islam dan peradaban Islam, reformasi serta transformasi pemerintahan.
Ia mengingatkan, tak satu pun negara dengan mayoritas penduduk muslim yang diklasifikasikan sebagai negara maju, sedangkan Presiden Iran Rouhani lebih menekankan persatuan dunia Islam menghadapi pengaruh globalisasi dan AS.
Menurut dia, rezim ekonomi AS, dolarisasi ekonomi nasional dan global memberi peluang bagi AS memperluas hegemoninya di bawah sanksi dan teror ekonomi.
Namun nyatanya, persatuan di dunia Islam sejauh ini cuma mudah dinarasikan, namun “jauh panggang dari api” dalam realitanya.
Gerakan “Arab Spring” yang melanda sejumlah negara Arab pada 2011, mencerminkan kondisi internal politik tiap negeri saja belum stabil, sementara tuntutan keterbukaan dan demokratisasi di kawasan itu semakin kencang.
Dalam konteks terkait isu utama, perjuangan rakyat Palestina dan Israel sebagai musuh bersama, posisi negara Arab yang terlibat konflik sektarian, perebutan hegemoni kawasan dan gap ekonomi juga berbeda-beda.
Iran yang mayoritas warganya beraliran Syiah berseteru dan berebut hegemoni kawasan Timur Tengah dengan Arab Saudi yang beraliran Sunni, kedua negara juga pernah terlibat perang selama delapan tahun (2000 – 2008) dan keduanya saat ini di tengah krisis politik dan ekonomi.
Konflik sipil di Yaman sejak 2015 yang menelan korban 50 ribu orang tewas masih berlanjut hingga kini, sementara blokade terhadap Qatar oleh quartet Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Emirat Arab sejak Juni 2017 juga belum ada solusinya.
Pasif Bela Sesama Muslim
Akibat persoalan internal atau konflik dengan negara tetangga sesama muslim itu lah agaknya OKI tidak proaktif memperjuangkan nasib saudara-saudaranya di Rakhine, Myanmar (suku Rohingya), Palestina, Chechnya, Rusia dan Uighur, wilayah otonomi China.
Kondisi itu pula yang agaknya membuat PM Mahathir gregetan untuk menggelar KLS 2019 guna mendorong agar negara-negara muslim lebih proaktif memberi dukungan atau mencarikan solusi bagi negara atau etnis muslim yang mengalami bencana atau dizalimi pihak lain.
KLS 2019 mengusung tujuh tema utama yakni pembangunan dan kedaulatan, integritas, good governance, budaya dan identitas, keadilan dan kebebasan, keamanan, keselamatan, pertahanan, perdagangan dan investasi, teknologi dan tata kelola internet.
RI agaknya juga kurang antusias mengikuti KLS 2019. Buktinya, Wapres Ma’ruf Amin yang semula diutus menghadirinya, batal dengan alasan sakit, digantikan oleh Menlu Retno LP Marsudi yang hadir di acara pembukaan.
Secara tersirat, Retno kepada wartawan mengemukakan, RI selalu menyuarakan persatuan dan menjadi jembatan antarnegaramuslim dan menuut dia, inklusivitas adalah hal penting, karena ekslusivitas, bukannya menyatukan (negara muslim-red) malah menjauhkan satu dan lainnya sehingga untuk itu RI mendukung penguatan OKI.
Jadi, secara tersirat, RI juga berpandangan, sebaiknya persoalan umat Islam cukup diangkat dalam pertemuan OKI. Dugaan alasan lain, apakah RI juga “dibujuk” oleh Arab Saudi untuk tidak hadir di KLS 2019?, atau juga tidak ingin hegemoni Malaysia menguat di level ASEAN?
Apa pun wadahnya, OKI atau KLS 2019, yang penting umat Islam harus bersatu melawan hegemoni Barat dengan introspeksi untuk mengejar berbagai ketertinggalan selama ini.
