Kok Enak! Duit Rakyat Dipakai Judi

Di tengah kemiskinan warga Papua dan sebagian besar harus dinaikkan kesejahteraanya, Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan uang rakyat dari hasil grativikasi untuk disetor ke kasino Jumlahnya fantastis: 55 juta dolar Singapura atau setara Rp560 miliar .

ULAH koruptor di negeri ini sudah keterlaluan, terus berlangsung, tidak ada matinya dan urat malu mereka pun agaknya  sudah putus, kemungkinan karena besarnya godaan dan  mudahnya peluang untuk melakukannya.

Contoh teranyar, dugaan korupsi ditersangkakan pada Gubernur Papua, Lukas Enembe yang berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) ada transaksi mencurigakan bernilai fantastis:  55 juta dollar Singapura (setara Rp560 miliar) yang disetorkan ke kasino.

Uang setoran ke kasino tersebut diduga berasal dari pemberian gratifikasi dana operasional Pekan Olahraga Nasiional (PON) XX di Papua 2021 dan praktek pencucian uang.

Di tengah kemiskinan sebagian warga dan perlunya peningkatan kesejahteraan sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Papua, jika terbukti di pengadilan nanti, yang dilakukan Enembe sebagai putera daerah sungguh memprihatinkan.

Sementara Direktur Eksekutif Institute of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengemukakan, transaksi di kasino dengan menggunakan valuta asing sering dilakukan untuk menyamarkan suap atau gratifikasi karena sulit dilacak. “Transaksi tidak dilakukan di dalam negeri, “ tuturnya.

Setoran ke kasino tersebut hanyalah salah satu dari 12 transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK terkait keuangan Enembe berkisar antara Rp 1 miliar sampai ratusan miliar rupiah.

Yang lebih membuat miris, Enembe juga mengerahkan pendukungnya untuk mencegah pemeriksaan oleh KPK seperti yang terjadi pada 12 Sept. lalu dimana 300 orang-orangnya menghadang petugas KPK menuju Kantor Mako Brimob Polda Papua di Jayapura, lokasi pemeriksaan terhadapnya.

Upaya pemeriksaan terhadap pejabat Papua terkait kasus korupsi juga sering dituding sebagai upaya kriminalisasi, bahkan tidak jarang, tersangka pelaku mengancam akan mendukung pemisahan Papua dar NKRI.

Ke depannya, pembenahan dan pengawasan penaluran dana Otsus Papua harus dibenahi, jika tidak, Cuma dijadikan bancakan oleh elite pusat dan daerah, dan tidak banyak yang dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan warga.

Sejak 2002 sampai 2021 saja, sudah dikucurkan sekitar Rp138,6 triliun dana Otsus Papua, sedangkan pada 2022, dana Otsus Paua Rp12,9 triliun, ditambah lagi Dana Tambahan Infrastruktur dan Transfer ke Daerah dan dana Desa  (DTI dan TKDD) Rp50,2 triliun serta belanja kementerian dan lembaga Rp21,6 triliun, sehingga total Rp84,7 triliun.

Tidak ada jera-jeranya, praktek korupsi makin menjadi-jadi setelah revisi UU KPK dari UU No. 30 tahun 2022 menjadi UU No. 19 tahun 2019 yang dinilai publik berisi sejumlah pasal pelemahan lembaga anti rasuah itu.

Sejak KPK dibentuk pada 2022 dan mulai berkiprah sejak 2004, tercatat 310 anggota dewan dicokok (DPR dan DPRD), 12 menteri, 22 gubernur, 148 walikota dan bupati. Alih-alih makin reda, praktek korupsi terus merajalela.

Tunggu apalagi untuk membersihkan tikus-tikus dan membenahi penyaluran dana Otsus Papua dan Papua Barat serta praktek korupsi berjamaah lainnya.