DALAM bahasa Jawa kosa kata sowan adalah berkunjung atau mengunjungi seseorang, tetapi bukan pada sosok yang level atau stratanya di tengah masyarakat sejajar, apalagi lebih rendah, tetapi pada yang dituakan, tokoh terpandang atau sesepuh masyarakat.
Jadi, kalau ada pimpinan aparat teritorial, baik militer, kepolisian atau sipil (a.l. pemda) sowan pada pimpinan ormas, apalagi yang sering membuat kegaduhan, logikanya sudah terbalik-balik, anomali, cerminan ada sesuatu yang tidak beres.
Tetapi faktanya, penyimpangan seperti itu di negeri ini sudah biasa terjadi, malah terkadang menjadi tradisi.
Tetapi, itu lah yang diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan secara virtual pada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali, Jumat (3/12).
“Polri jangan sampai kehilangan ketegasannya. Saya sudah lama ingin menyampaikan hal ini. (Saya dengar-red) ada Kapolda atau Kapolres baru yang sowan (melapor) pada sesepuh yang ormasnya sering membuat keributan, “ tutur Jokowi.
Presiden menyebutkan, walau berdalih untuk membuat agar wilayahnya kondusif, mempertanyakan, apakah cara semacam itu betul, karena sowan pada pelaku pelanggar hukum malah bisa diartikan menggadaikan kewibawaan Polri.
Tradisi sowan pada sesepuh di wilayah kerja pimpinan teritorial termasuk pada sesepuh atau pimpinan ormas yang sering membuat gaduh sudah lama terjadi. Alasan klasik, melakukan pendekatan persuasif agar wilayah tidak diutik-utik.
Namun nalar dan persepsi publik tentu bisa berbeda. Bisa jadi, hal itu dilakukan oleh komandan-komandan teritorial, baik polisi atau militer, untuk cari aman saja, tidak punya nyali atau yang lebih serius berpihak atau memiliki “vested interest” lain.
Kasus Kepulangan HRS
Masih segar dalam ingatan publik tentunya, negeri ini hampir terjerumus ke tubir jurang perpecahan saat HRS yang menguncilkan diri 3,5 tahun di Arab Saudi pulang ke tanah air pada 10 Nov. 2020, dielu-elukan puluhan ribu masa pendukungnya.
Saat itu hadir menyambut pimpinan Front Pembela Islam (FPI) di kediamannya di Petamburan, Jakpus a.l. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memang dikenal dekat dengan HRS dan pada acara Maulud Nabi Muhammad SAW di kawasan Tebet, Jaksel, Wagub DKI Ahmad Riza Patria.
Kapolda Metro Jaya, Irjen pol. Nana Sujana yang tidak ikut menyambut HRS, namun tidak melakukan aksi apa-apa terkait rangkaian acara penyambutan HRS, padahal jelas-jelas acara yang digelar melanggar prokes Covid-19, akhirnya dicopot.
Saat itu HRS dan pengikutnya makin jumawa dan seolah-olah sudah berhasil menyetir negeri ini karena terkesan pimpinan tertinggi TNI dan Polri tidak bernyali menghadapi mereka, sampai akhirya Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto melontarkan peringatan keras.
Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman pun memerintahkan pencopotan spanduk-spanduk dan baliho HRS yang dipasang di sudut-sudut kota dengan alasan tidak meminta izin, tidak bayar pajak dan dilakukan semau-maunya.
Beruntung, bangsa ini terhindar dari perpecahan, karena masih ada pemimpin yang berani mengambil tindakan, dan selanjutnya HRS dipidanakan dan FPI dibubarkan.
Ke depannya, diperlukan para panglima atau komandan teritorial yang berani mengambil tindakan terutama demi keutuhan NKRI, bukan yang malah sowan pada tokoh ormas yang jelas-jelas menjadi dalang kegaduhan.
