JAKARTA – (KBKNEWS) – 21/6 – PENASEHAT Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal akan melaporkan potensi ancaman PHK terhadap sekitar 4.000 buruh perusahaan sepatu di Kab. Bandung, Jawa Barat.
Iqbal menyebut temuan tersebut dari hasi kunjungan kerja bersama Kementerian Ketenagakerjaan ke sejumlah daerah, termasuk Bandung.
“Temuan di Kabupaten Bandung, ada potensi ancaman PHK terhadap 4.000 karyawan. Baru potensi ancaman ya,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6) seraya menambahkan, ia akan melaporkan temuan itu kepada Presiden, dan cc-nya untuk Mensesneg Prasetyo Hadi dan pimpinan DPR.
Iqbal menuturkan, laporannya kepada Presiden nanti sekaligus untuk mencari solusi termasuk memberikan sejumlah opsi, salah satu kemungkinannya yakni relaksasi pajak atas PT Feng Tay Indonesia Enterprises.
“Ada 4.000 buruh yang bekerja. Kalau pajaknya bisa direlaksasi, mereka bisa tetap bekerja,” ucap Said Iqbal, sedangkan opsi lainnya adalah menelaah seperangkat aturan tertulis yang berisi standar moral, etika, dan prinsip-prinsip profesional (code of conduct).
Ia tidak memungkiri, setiap perusahaan pasti memiliki aturan-aturan yang perlu dipatuhi. Selain itu, ia akan mengusulkan agar pemerintah meminta perusahaan bersurat ke PT Nike untuk memperpanjang pekerjaan dan menambah order-nya.
Said juga mengaku siap menyurati PT Nike secara langsung. “Nah, itu mitigasi yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi PHK terhadap 4.000 buruh ini.
“Saya bisa membuat surat langsung ke manajemen PT Nike. Saya punya jalur melalui organisasi serikat buruh dunia. Kita akan meyakinkan PT Nike agar order-nya tidak dikurangi,” tegas Said.
Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya memastikan hak-hak buruh tetap terpenuhi jika PHK tidak dapat dihindari, termasuk pembayaran upah sesuai kontrak kerja.
“Nah, saya mau periksa, karena ada informasi, 4.000 karyawan yang dirumahkan hanya dibayar upah 50 persen,” jelas Said.
Menurut catatan, sejak Januari sampai Mei 2026, ada 23.470 pekerja diPHK, di mana Jabar menempati posisi tertinggi disusul Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Timur dan DKI jakarta akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS.
Akibat pemangkasan kuota produksi, PHK massal menyasar sektor manufaktur , industri padat karya hingga sektor jasa dan pertambangan, sementara Center of Reform on Economics mengestimasi, belasan ribu PHK lagi bakal menyusul di sektor manufaktur, jasa dan pertanian. (ns)
