JALAN tengah diambil pemerintah guna mengatasi kericuhan antara penyelenggaraan angkutan umum (non-trayek) konvensional dan layanan berbasis aplikasi (daring) yang marak di sejumlah kota besar akhir-akhir ini.
Di Bandung, ratusan pengojek motor yang biasa mangkal, menuntut pemkot setempat untuk melarang angkutan motor berbasis aplikasi, bahkan di ibukota Jawa Barat itu sekeluarga sempat histeris saat mobil pribadi yang mereka naiki dirusak oknum-oknum supir taksi konvensional karena salah sasaran.
Di Denpasar, supir taksi konvensional berunjukrasa ke DPRD, meminta layanan taksi Grab dan Uber dihentikan di seluruh wilayah Bali.
Sedangkan di Yogyakarta, para pengemudi taksi menuntut penghentian operasi taksi daring, pesaing mereka, begitu pula di Medan, para pengendara ojek motor mendesak walikota membubarkan angkutan motor berbasis aplikasi. Aksi serupa para pengemudi taksi atau ojek motor kovensional yang biasa mangkal juga digelar di kota-kota Bogor, Solo, Tangerang, Malang dan Poso.
Menhub Budi Karya Sumadi menjamin, Peraturan Menhub No. 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum non-Trayek, ditujukan demi menciptakan keadilan bagi semua pihak.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi video bersama Menkominfo Rudiantara, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Walikota Surabaya Tri Trismaharini (21/3).
Menurut Budi, Permen 32/16 yang akan resmi diberlakukan mulai 1 April 2017, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar layanan masyarakat terkait angkutan umum. Di satu sisi, Permen 32/16 memberikan kepastian hukum bagi kehadiran angkutan berbasis aplikasi dan di pihak lain, untuk melindungi angkutan konvensional dari dominasi layanan angkutan berbasis daring.
Tidak saling mematikan
Hal senada disampaikan Menkominfo Rudiantara yang menyebutkan, larangan penggunaan teknologi digital adalah keniscayaan. Permen 32/16, menurut dia, mengatur dan menata kehadiran angkutan berbasis aplikasi, sehingga teknologi digital bisa dimanfaatkan secara optimal, namun tidak mematikan angkutan konvensional yang hadir duluan.
Ke depannya, penyedia angkutan berbasis aplikasi akan diberikan waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajiban mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan melakukan pemeriksaan kendaraan berkala (uji kir), sedangkan pengemudinya harus memiliki SIM angkutan umum.
Besaran tarif angkutan daring akan ditetapkan berdasar kesepakatan antara pemda, penyedia layanan dan polda setempat, mengacu pada kondisi di masing-masing wilayah. Penetapan besaran tarif atas dan bawah yang juga diatur dalam PP32/16 dan juga pengaturan kuota bagi perekrutan pengemudi daring diharapkan akan mampu meredam kericuhan yang terjadi selama ini.
Sosialisasi pemberlakukan Permen 32/16 akan terus dilakukan oleh forum konsultasi beranggotakan para pemangku kepentingan, berkoordinasi dengan kepolisian setempat terutama di kota-kota yang berpotensi munculnya konflik.
Perebutan mata pencaharian demi periuk nasi rakyat kecil adalah persoalan sensitif yang harus dicari solusinya agar tidak ada pihak yang merasa dianaktirikan, apalagi sumber nafkahnya dimatikan.
