PERSELISIHAN antara otoritas Palestina dan Israel akibat aksi sepihak negara Yahudi itu membangun pintu pemindai logam (metal detector gate) di salah satu gerbang masuk ke masjid tersuci ketiga umat Islam, al-Aqsa belum reda.
Walau Israel menawarkan solusi kompromi yakni mengganti pintu pemindai logam dengan kamera pemantau (CCTV), pihak Palestina tetap bersikukuh agar kondisi di kompleks al-Aqsa dikembalikan seperti semula, tanpa alat pemantau atau pemindai apa pun.
Penguasa Yahudi yang membangun gerbang pemindai logam menyusul tewasnya dua anggota polisi penjaga masjid akibat ditembak oleh warga Palestina awal bulan ini , tidak menyangka kerasnya reaksi dunia internasional yang menghendaki kebebasan bagi umat Islam beribadat di masjid itu.
Sampai berita ini diturunkan ribuan warga Palestina berasal dari wilayah tepi Barat dan Jerusalem tetap bergeming dan bertekad akan tetap berada di kompleks al-Aqsa sampai penguasa Israel membongkar gerbang pemindai metal itu.
Pemerintah RI dalam pernyataannya mengecam tindakan aparat keamanan Israel membatasi akses menuju kompleks al-Aqsa, karena hal itu berarti menafikan hak umat Islam untuk bebas melaksanakan ibadah.
Indonesia mendesak Israel untuk tidak mengubah status quo Masjid al-Aqsa dan The dome of the Rock sebagai tempat suci yang bisa diakses oleh seluruh umat Islam.
Menlu RI Retno LP Marsudi saat berkomunikasi dengan mitra kerjanya, Menlu Rex Tillerson Sabtu lalu (22/7) diberitakan meminta Amerika Serikat mendesak Israel agar menghentikan pembatasan beribadah dan aksi kekerasan di Masjid al-Aqsa.
RI kecam Israel
Presiden Joko Widodo dari Yogyakarta sebelumnya (21/7) juga mengecam aksi aparat Israel membatasi akses masuk ke kompleks al-Aqsa dan mendesak DK PBB bersidang guna membahas kekisruhan yang terjadi di kawasan Masjid tersuci ketiga umat Islam itu.
Tentu saja dukungan dalam bentuk pernyataan , namun langkah bersama sesama negara Islam dan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam seperti RI untuk mencari solusi konflik Masjid al-Aqsa juga perlu dirumuskan.
Ironisnya, sebagian negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya pemeluk Islam di Timur Tengah terus dirundung konflik. Suriah , tercabik-cabik akibat perang saudara, sementara Irak yang lepas dari cengkeraman diktator Saddam Hussein, harus memerangi NIIS begitu pula Libya, Yaman dan lainnya.
Di kawasan Teluk, Qatar saat ini dikuncilkan oleh tetangganya, Arab Saudi, Bahrain,UEA dan juga Mesir dan sejumlah negara lainnya akibat perbedaan politik, dukung-mendukung dengan kelompok tertentu dan juga tidak lepas dari perebutan hegemoni kawasan dipicu isu sektarian.
Jika kompak, Arab Saudi, Bahrain dan UEA yang kekayaan minyaknya melimpah-ruah pasti memiliki posisi tawar-menawar lebih untuk meminta AS yang sangat berpengaruh pada Israel, Uni Eropah, Inggeris agar menekan pemerintah Yahudi.
Sebaliknya, Israel yang dikenal lihai, memiliki lobi-lobi kuat dengan kalangan petinggi negara dan parlemen AS , UE, Inggeris tentu tidak begitu mudah dibujuk untuk menerima saja kehendak atau aspirasi yang diperjuangkan rakyat Palestina.
Upaya untuk melobi negara-negara anggota DK PBB (AS, Perancis, Inggeris, China dan Rusia) agar tidak ada yang memveto keputusan yang merugikan rakyat Palestina juga perlu dilakukan.
Kekompakan dan aksi bersama negara Arab dan juga negara dengan mayoritas penduduk Islam seperti RI, adalah kunci penyelesaian persoalan di kawasan Timur Tengah termasuk untuk mencari solusi bagi konflik Masjid al-Aqsa antara Palestina dan Israel.
Persoalan akan selalu muncul di kawasan Timur Tengah jika negara-negara Arab terus dalam perpecahan, sementara Israel yang memegang hegemoni kekuasaan di kawasan itu leluasa melakukan apa saja. (AP/ AFP/ Reuters/NS)
