SITUASI kota pelabuhan Hodeidah yang menjadi rebutan antara pasukan kedua belah pihak yang bertikai di Yaman sejak hampir empat tahun lalu tampak tenang dengan diberlakukannya gencatan senjata atas mediasi PBB.
Gencatan senjata yang dilakukan mulai Senin pukul 00.00 waktu setempat meupakan implementasi kesepakatan yang dicapai antara milisi Houthi yang menguasai Hodeidah dan lawannya, loyalis Presiden Abdurrabuh Mansour Hadi yang dikucilkan di Riyadh, Arab Saudi.
Pada temu damai yang digelar selama sembilan hari di kawasan Rimbo, di luar kota Stockholm, Swedia, sejak 6 Desember lalu, kubu Houthi bersedia menarik pasukannya dari pelabuhan Hodeidah yang sangat strategis bagi Yaman itu.
Kantor Berita AFP dala laporannya menyebutkan, kedua belah pihak setuju meninggalkan posisi masig-masing di Hodeidah, sedangkan pengawasan wilayah itu ke depannya akan ditangani satuan keamanan yang dibentuk PBB.
Dilaporkan pula bahwa situasi baru benar-benar tenang sejak pukul 03.00 Selasa dini hari, sedangkan sebelumnya, pukul 00.01 saat dimulainya gencatan senjata, masih terdengar letusan senjata secara sporadis.
Hodeidah yang berada di tepi Laut Merah adalah kota terbesar keempat di Yaman setelah Sana’a, Aden dan Taiz praktis lumpuh setelah pasukan rezim Mansour Hadi bersama koalisi Arab Saudi membombardirnya dari darat, laut dan udara sejak Maret 2015.
Bandar Hodeidah yang menjadi pintu perdagangan dan lalulintas angkutan barang dan jasa utama Yaman tertutup dari akses internasional, termasuk juga bagi bantuan kemanusiaan.
Sarangan massif yang dilancarkan oleh koalisi pasukan Hadi, Saudi dan Uni Arab Emirat Juni lalu dalam kampanye merebut Bandar Hodeidah akhirnya memaksa milisi Houthi bersedia ke meja perundingan.
Untuk tahap selanjutnya, menurut Menlu Yaman Khaled al-Yamani, pihaknya akan meminta milisi Houthi juga menyerahkan pelabuhan Ras Isa dan Salif kepada pasukan PBB.
“Pemerintah Yaman berkomitmen untuk melaksanakan gencatan senjata, sehingga kami juga minta PBB menjamin komitmen milisi Houthi, “ ujarnya.
Sekitar 10.000 orang tewas, sebagian besar warga sipil di tengah konflik yang berkecamuk lebih tiga tahun tersebut, dan menurut laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO), 8,4 juta dari 29 juta penduduk Yaman mengalami kelaparan akibat blokade ke akses pelabuhan Hodaidah sehingga melambungkan harga BBM.
Kesempatan emas terbuka bagi Yaman untuk mengakhiri pertumpahan darah yang sangat menyengsarakan rakyat itu, namun semua terpulang pada kelompok elite, apalagi jika ada yang menikmati peperangan untuk kepentingan diri atau kelompoknya. (AFP/Reuters/ns)
