DENPASAR, KBKNews.id – Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengumumkan bahwa Bali kini berstatus tanggap darurat bencana akibat banjir yang melanda hampir seluruh wilayah, terutama Denpasar, Jembrana, Badung, dan Gianyar sejak Rabu dini hari (4/9/2025).
Menurutnya, status tanggap darurat awalnya direncanakan berlaku dua minggu, namun kemudian diputuskan cukup satu minggu karena skala bencana dinilai tidak terlalu besar.
“Pak Gubernur malam ini sudah tanda tangan, tadi kami diskusi semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan dua minggu tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar maka akan diralat menjadi cukup satu minggu,” kata Suharyanto di Denpasar, Rabu (10/8/2025) malam.
Dengan status ini, pemerintah dapat segera melakukan langkah penanganan, mulai dari perbaikan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pada tahap awal, BNPB menyalurkan bantuan logistik senilai lebih dari Rp1 miliar, meliputi perahu karet, mesin pompa, ratusan paket sembako, selimut, matras, serta tenda keluarga dan tenda pengungsi.
“Tahap awal tadi itu kalau diuangkan Rp1 milyar lebih ditambah genset, pompa, sekitar Rp5 milyar, itu akan berkembang. Besok ke tempat pengungsi mungkin butuh lagi bajunya, pakaian dalamnya. Intinya, semua kebutuhan masyarakat terdampak kami akan lengkapi, ya,” ujar Suharyanto, seperti dilaporkan Antara.
Dari hasil pemantauan, banjir di Bali dipicu curah hujan ekstrem akibat fenomena gelombang ekuatorial rossby. Hingga Rabu malam, tercatat sembilan orang meninggal dunia dan enam lainnya masih hilang. Proses pencarian akan terus dilakukan hingga enam hari ke depan.
Selain korban jiwa, sejumlah infrastruktur juga terdampak, seperti jalan yang tertimbun longsor dan jembatan rusak. Pemerintah pusat bersama daerah telah sepakat membagi tanggung jawab perbaikan mulai malam ini.
“Kemudian, infrastruktur yang lain ada jalan longsor, jembatan rusak, tetapi tadi kami sepakat mulai hari ini dan seterusnya itu akan di perbaiki, malam ini (dibagi) mana yang akan diperbaiki pemerintah daerah mana yang diperbaiki pemerintah pusat,” tuturnya.
