JENEWA – Laporan PBB mengatakan jika Korea Utara telah melakukan pengiriman sebanyak dua kali ke sebuah badan pemerintah Suriah yang bertanggung jawab atas program senjata kimia negara tersebut.
Â
Pengiriman tersebut berhasil dicegat dalam enam bulan terakhir, menurut sebuah laporan rahasia PBB mengenai pelanggaran sanksi Korut.
Laporan tersebut dilakukan oleh panel pakar PBB yang independen, yang diajukan ke Dewan Keamanan PBBÂ awal bulan ini dan dilihat oleh Reuters pada Senin (21/8/2017), namun tidak memberikan rincian kapan atau dimana terjadi interdiksi atau pengiriman apa yang terjadi.
“Panel tersebut sedang menyelidiki kimia terlarang, rudal balistik dan kerja sama senjata konvensional antara Suriah dan DPRK (Korea Utara),” para ahli menulis dalam laporan 37 halaman tersebut.
“Dua negara anggota mencantumkan pengiriman yang ditakdirkan untuk Suriah. Negara Anggota lain memberi tahu panel bahwa mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa barang tersebut merupakan bagian dari kontrak KOMID dengan Suriah,” menurut laporan tersebut.
KOMID adalah Korea Mining Development Trading Corporation, yang daftar hitam oleh Dewan Keamanan pada tahun 2009 dan digambarkan sebagai agen senjata utama Pyongyang dan pengekspor peralatan yang berkaitan dengan rudal balistik dan senjata konvensional. Pada bulan Maret 2016 dewan tersebut juga memasukkan dua wakil KOMID di Suriah.
“Para penerima adalah entitas Suriah yang ditunjuk oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai perusahaan terdepan untuk Scientific Studies and Research Center (SSRC) Suriah, entitas Suriah yang diidentifikasi oleh Panel karena bekerja sama dengan KOMID dalam pengiriman barang terlarang sebelumnya,” ujar para ahli PBB.
SSRC telah mengawasi program senjata kimia negara tersebut sejak tahun 1970an. Para pakar PBB mengatakan kegiatan antara Suriah dan Korea Utara yang mereka selidiki termasuk kerjasama program rudal Suriah Scud dan pemeliharaan dan perbaikan sistem pertahanan udara rudal permukaan-ke-udara Suriah.
Atas laporan tersebut misi Korea Utara dan Suriah tidak segera menanggapi permintaan PBB untuk memberikan komentar.