ISU terkait maraknya pemberitaan mengenai 34 “desa hantu” di Kab. Kornawe, Sulawesi Tenggara pekan ini jangan-jangan bagai puncak gunung es yang cuma muncul di permukaan.
Mengingat ada 74.800 desa di Indonesia, sebagian di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (T3) tidak mustahil, praktek korupsi terjadi dengan membentuk desa hantu demi mendapatkan kucuran dana desa atau melakukan modus penyimpangan lainya.
ICW mencatat, terjadi kenaikan jumlah kepla desa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2016 – 2017 yakni sebanyak 110 orang dan 102 orang pada 2018, padahal pada tahun-tahun sebelumnya cuma berkisar antara 10 sampai 12 orang.
Untuk itu, Koordinator Divisi Hukum ICW Tama S Langkun berharap aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Polri ikut mengawasi aliran dana desa agar tidak terjadinya penyimpangan.
“Fungsi pengawasan menjadi penting agar tidak adanya praktik korupsi, dan semua pihak harus bertanggung jawab , karena kita bicara terkait sistem , bukan kebijakan“ ujarnya.
Berbicara mengenai pengawasan, ujarnya, tentunya harus sejak awal saat dana dikucurkan, kemudian diterima oleh pengguna anggaran (kades), lalu bagaimana dana tersebut dikelola.
Menurut dia, paling tidak ada belasan pola korupsi dana desa tercatat dalam ratusan perkara korupsi yang diusut aparat hukum, seperti proyek fiktif dengan memasukkan anggaran tetapi proyeknya tidak ada.
Modus operandi lainnya melalui penganggaran ganda dengan memasukkan anggaran proyek yang sudah rampung atau juga dananya dipinjamkan ke pihak ketiga tetapi tidak kembali.
Tindak tegas
Bak gayung bersambut, Mabes Polri memastikan akan menindak tegaspara pelanggar hukum terkait pembentukan desa fiktif dengan menerjunkan tim khusus untuk mengusutnya.
Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedy Prastyo beberapa waktu lalu juga menyebutan, Polda Sultra sudah membentuk tim yang akan melakukan investigasi berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan.
Dedi menyatakan, pemeriksaan kasus desa fiktif dalam tahap penyelidikan sehingga apabila ditemukan fakta hukum, kepolisian akan meningkatkan menjadi penyidikan.
Isu desa hantu atau desa siluman diangkat Menkeu Sri Mulyani dalam raker dengan DPR 4 November lalu yang menyebutkan, ia menerima laporan, banyak desa tak berpenduduk dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.
Pertanyaannya, kemana saja instansi atau aparat pengawasan selama ini, baik di pusat dan daerah mulai dari inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten, juga para camat dan jajarannya?
Agaknya pemerintah saja tidak bisa diandalkan untuk mengawasi dana desa bagi 74.800 desa di seluruh Indonesia sehingga masyarakat harus melek dan paham persoalan anggaran sejak digulirkan sampai penggunaannya sehingga bisa ikut mengawasinya.
Tentu saja political will para elite untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dana desa diperlukan, jika tidak, bagaimana jika rakyat yang melapor malah dipersulit segala urusannya oleh kepala desa? Ini juga perlu difikirkan!




