spot_img

Koruptor Cuci Uang

SEKARANG sedang heboh soal pencucian uang oleh para koruptor, baik yang sudah ketahuan (ditangkap) maupun belum. Praktisi kejahatan terhadap uang negara yang kebetulan beragama Islam, rupanya juga sadar akan hal itu. Maka karena harta hasil korupsi sudah mencapai nishabnya, yakni bernilai lebih dari 85 gram emas, buru-buru disucikan dengan bikin perusahaan cangkang ini itu. Sebab zakat itu mensucikan harta yang dimiliki. Jelas ini pemahaman yang salah kaprah.

Di masa Orde Baru ada pemeo, korupsi sudah menja budaya bangsa Indonesia. Setelah Orde Baru ambruk, apakah praktek korupsi menghilang? Tidak jugalah, bahkan tumbuh subur bagaikan tanaman diberi Urea. Ini terlihat dari data-data KPK. Sejak berdiri pada 2004, sampai hari ini pelaku korupsi yang berhasil ditangkapnya mencapai 1.479 orang. Itu terjadi dari para pejabat negara, termasuk wakil rakyat yang duduk di DPR dan DPRD.

Isyu korupsi kembali mencuat gara-gara ulah anak-bapak Dandy  Satriyo – Rafael Alun Trisambodo. Anak aniaya orang pakai Robicon, lalu ayahnya yang pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu itu diusut. Nah lho, ketahuanlah harta ayahnya sampai Rp 76 miliar, menyaingi asetnya Menkeu Sri Mulyani yang Rp 58 miliar. Di luar LHKPN, Rafael Alun masih menyimpan uang tunai Rp 37 miliar di safety box sebuah bank.

Sri Mulyani selesai dengan urusan kekayaannya, karena sebelum jadi Menkeu-nya Jokowi pernah jadi Menkeu-nya SBY dan juga pernah jadi Direktur Bank Dunia di Amerika. Lha Rafael Alun ini jadi selesai kariernya, karena terbongkar jumlah asetnya yang tidak wajar. Dia bukan menteri, bukan Dirjen tapi hanya Kabag Umum di Kanwil Pajak Jakarta Selatan II punya harta sampai ora umum.

Gara-gara Rafael Alun slintat-slintut dengan uangnya, terungkap pula oleh PPATK bahwa ada putaran uang sampai Rp 349 triliun, sampai-sampai Mahfud MD – Sri Mulyani eyel-eyelan dengan DPR. Di situ diduga pula ada  praktek pencucian uang oleh oknum-oknum Kemenkeu yang nilainya mencapai Rp 22 triliun. Tapi Wakil Menkeu Suahasil Nazara membantah, sebab perusahan para pegawai Kemenku itu riel ada dan aktif.

Apa itu perusahaan cangkang? Perusahaan cangkang adalah sebuah perusahaan yang bisnisnya tidak aktif, asetnya sangat sedikit, atau bahkan perusahaan yang hanya ada di atas kertas. Gampangnya, perusahaan tersebut hanya sekadar nama tetapi tidak ada wujud fisiknya. Perusahaan cangkang sengaja dibentuk untuk membuat alasan bahwa hartanya yang tak wajar merupakan hasil usaha, bukan korupsi.

Ini termasuk bagian dari siasat atau mengakali UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Sebab ada juga koruptor yang suka sumbang ini itu, santuni sana-santuni sini, tapi suatu ketika ditangkap KPK juga. Mungkin dia salah paham dengan ayat Quran yang mengatakan bahwa membayar zakat adalah untuk mensucikan atau mencuci harta. Mencuci harta dalam pengertian bahwa harta yang sudah mencapai nishabnya (setara 85 gram emas dalam setahun), adalah bahwa dalam harta itu ada hak orang miskin. Karenanya meski berulang kali kasih sumbangan dan menyantuni anak yatim, harta hasil korupsi tetap saja haram.

Begitu cerdiknya para praktisi korupsi, sehingga pencuri harta negara semakin merajalela. Sebetulnya pemberantasan korupsi mengacu cara-cara RRT, pasti segera beres. Artinya, para koruptor itu langsung didor di depan umum. Tapi pemerintah nggak enak dengan Komnas HAM, sehingga belum ada koruptor yang dijatuhi hukuman mati. Jangankan baru ancaman, yang sudah jelas dihukum mati saja dari jaman dinasti Ming eksekusi itu tak kunjung dilaksanakan.

Pemerintah pun ambil inisiatip lain, lewat RUU Perampasan Aset. Tapi sejak tahun 2021 diserahkan DPR sampai kini tak kunjung dibahas. Jangan-jangan para wakil rakyat itu takut terjadi “senjata makan tuan”. Mereka yang menggolkan UU Perampasan Aset, siapa tahu nantinya ada teman atau dirinya sendiri terjebak pada kasus korupsi. Kan cilekek namanya, jika karena korupsi sekeluar dari penjara tinggal pakai kolor doang!

Pasal-pasal RUU Perampasan Aset itu memang mengerikan. Yang disita bukan hanya harta hasil korupsi, tapi harta lain yang hasil dari pendapatan halal termasuk warisan, akan disita pula untuk nomboki harta negara yang telah di-emplep-nya (dicatut). Dengan sanksi semacam ini orang pasti akan mikir berkali-kali korupsi. Sebab meski tak dihukum mati, dimiskinkan secara mendadak sakitnya sampai di sini……..

Kini RUU Perampasan Aset kembali digeber.  Setelah Menko Polhukam berhasil melobi para Ketum parpol Senayan, draft RUU-nya segera dibahas dan disahkan jadi UU. Maklum, negeri ini sudah dalam kondisi darurat korupsi. Sedikit-sedikit pejabat dan politisi korupsi, kenapa pejabat dan politisi korupsi hanya sedikit? (Cantrik Metaram)

spot_img

Related Articles

spot_img

Latest Articles