GELIAT cepat pertumbuhan ekonomi pasca pandemi global Covid-19 ikut memicu lonjakan harga pangan sehingga diperlukan tata kelola kebijakan pangan yang tepat, khususnya terkait stok pangan.
“Ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19 tumbuh cepat sehingga menyebabkan tekanan pada harga komoditas, “ ujar peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and “Int’l Studies (CSIS) Adinova Fauri dalam Media Briefing daring tentang “Ancaman Harga Pangan di Indonesia” (Kompas, 31/5).
Menurut dia, kondisi tersebut diperparah oleh konflik Rusia dan Ukraina sejak invasi Rusia pada 24 Februari lalu yang terus berlangsung hingga hari ini sehingga menghambat proses produksi dan pengiriman sejumlah komoditas.
Embargo terhadap produk minyak dan gas alam Rusia oleh negara-negara Barat dan Uni Eropa juga ditutupnya akses terhadap pelabuhan laut Ukraina di Laut Hitam, selain memukul ekonomi Rusia, juga negara-negara UE yang bergantung pasokan energi dari Rusia.
Selain itu, perubahan iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia juga ikut memperparah situasi pangan, begitu pula pembatasan ekspor yang dilakukan sejumlah negar produsen produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.
Komoditi pangan yang terimbas konflik Rusia vs Ukraina antara lain gandum yang harganya melonjak hingga 52 persen dan jagung 31,6 persen.
Di dalam negeri, sejumah bahan kebutuhan pokok termasuk minyak goreng, daging , gas dan BBM Pertamax juga ikut naik, sementara BPS mencatat, inflasi bulanan pada April 2022 naik menjadi 0.95 persen dibandingkan 0,66 persen pada bulan sebelumnya, serta naik 0,3 persen dibandingkan April tahun sebelumnya.
Proteksi Sosial
Adinova menyarankan, untuk mengatasi lonjakan harga ke depannya, perlu dilakukan proteksi sosial dari sisi permintaan (demand) berupa pemberian subsidi langsung pada warga kelas bawah ketimbang melakukan kebijakan penetapan harga.
Sedangkan untuk mengurangi beban fiskal negara, ia menyarankan perlunya pengenaan pajak ekspor pada komoditas ekspor yang sedang booming.
Sebaliknya, lanjut Adinova, di sisi supply, ketersediaan pasokan komoditas di Indonesia harus dipastikan, begitu pula kelancaran arus produksi dan distribusi barang dan jasa antardaerah terutama beras dan sembako.
“Opsi impor pangan, perlu demi menjaga stok pangan, “ ujarnya seraya menambahkan, reformasi institusi yang menangani pangan perlu dilakukan sehingga setiap kebjakan pangan terintergrasi dengan baik.
Menurut dia, penetapan indikator peringatan dini (early warning system) diperlukan, misalnya sudah ada sinyal (terkait stok pangan) untuk melakukan impor demi menjaga ketahahan pangan dalam negeri.
Sementara Kepala Departemen Ekonomi CSIS Fajar Hirawan menyebutkan, walau saat ini sudah ada Badan Pangan Nasional, (BPN) keberadaannya masih dalam tahap konsolidasi karena “tumpang tindih” dengan instansi lain misalnya terkait impor pangan.
BPN, menurut Fajar, harus terus berkoordinasi dengan Lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog sebagai operator.
“Saya kira, ini momentum yang baik untuk memberi rekomendasi bagi kebijakan yang terukur dan terarah, “ ujarnya.
Sedangkan Wakil Sekjen Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) lely Pelitasari Soebekti dalam webinar menguatakan, tata kelola stok pangan harus dimulai dengan menyepakati neraca pangan secara nasional yang dibuat BPN oleh seluruh pemangku kepentingan .
“Neraca pangan harus menjadi komitmen bersama dan harus dijadikan keputusan politik sebelum masuk tahun. Misalnya sebelum 2023, harus dibentuk neraca pangannya dan sebelum masuk tahun sudah diketuk, sehingga tak ada lagi polemik, mau impor atau tidak.
“Angka-agka yang dimuat di neraca juga harus kredibel dan akurat, sehingga setiap awal tahun semua pihak dapat memahami kondisi yang ada sehingga waktu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, “ ujarnya.
Pangan adalah persoalan krusial, karena perut tidak bisa menunggu!
