DI NEGERI ini begitu mudahnya,hal-hal sepele bisa memicu bentrok fisik, membuat ada pihak yang terluka, bahkan berujung maut, antarkesatuan TNI, sesama atau lintas matra dan TNI vs Polri.
Kejadian teranyar, anggota satuan elit TNI-AD Kopassus yang tergabung dalam Satgas Nanggala bentrok dengan anggota satuan elite Polri, Brimob hanya gara-gara beli rokok.
Entah apa yang terjadi, anggota Kopassus disebut-sebut tidak bisa menerima harga rokok yang dijual anggota Brimob tersebut, sehingga terjadi keributan, lalu perkelahian yang mengakibatkan lima anggota Brimob terluka.
Kronoligisnya, peristiwa terjadi di Mil 72 mes Tembaga Pura, Mimika antara enam anggota Satgas Amole, Kompi 3 Brimobda Polda Aceh dan anggota Satgas Nanggala Kopassus, Sabtu (27/11).
Perlu dipertanyakan pula, apa kesejahteraan mereka tida terpenuhi sehingga anggota Brimob yang bertugas di daerah rawan KKB itu harus menyambi jualan rokok. Apa hal itu tidak menganggu kedinasan mereka?
Beberapa hari sebelumnya, BK, anggota provost TNI-AD di kota Ambon, memukuli dua anggota polisi (ZL dan NS) karena keduanya menilang dan menahan sepeda motor milik keponakan anggota TNI tersebut yang berkendara tanpa dilengkapi SIM dan juga STNK.
Setiap terjadi bentrokan, biasanya atasan menyebutkannya dengan kalimat klise “Hanya akibat kesalah pahaman” , sekarang kasusnya sudah selesai, kedua belah pihak sudah berdamai, namun kasusnya tetap akan kami proses secara internal atau hukum”.
Kadang-kadang persoalan dianggap selesai, ditutup dengan mengelar acara dangdutan atau joget bareng antara anggota dua kesatuan yang betikai, cipika-cipiki, hahahihi, sampai terjadi kasus lain lagi. Semestinya, setiap terjadi kasus, dijadikan pembelajaran, pintu masuk untuk mencegah hal-hal serupa tak terjadi lagi. Dirunut, persoalannya dari hulu ke hilir.
Dalam kasus ini, ada pengamat yang menilai, penyebabnya bisa jadi karena tekanan situasi di wilayah rawan di Papua menghadapi KKB, walau faktanya, kasus-kasus perkelahian antara kesatuan dalam satu matra, lintas matra dan antara TNI dan Polri terjadi juga di banyak tempat. Bisa akibat “backing bangkingan”, maalah perempuan atau cuma senggolan di jalan.
Pertanyaannya, kok hanya karena hal-hal sepele atau kesalah-pahaman, sampai berujung perkelahian fisik? Apalagi jika hal itu dilakukan oleh anggota satuan elite, seharusnya, masalah itu harus dianggap serius oleh pimpinan TNI dan Polri.
Penyelesaian persoalan seharusnya tidak kasus-per kasus, tetapi harus komprehensif dari hulu dan hilirnya, dari perspektif lebih luas, terutama sistem pendidikan dan juga tata perilaku saat sudah berdinas, berbaur dengan masyarakat atau dengan satuan-satuan lain dalam suatu operasi.
Bentrokan antaraggota kesatuan, lintas matra atau TNI-Polri, selain janggal, anomali atau penyimpangan, juga harus dianggap kasus serius yang harus dihentikan, karena bisa menganggu soliditas dan citra serta kredibilitas TNI atau Polri, baik di dalam mau pun luar negeri.
Pucuk pimpinan TNI dan Polri seharusnya mengusut tuntas, agar kasus-kasus berikutnya tidak terjadi lagi.
Lagi-lagi (oknum) TNI dan Polri Bentrok
DI NEGERI ini begitu mudahnya,hal-hal sepele bisa memicu bentrok fisik, membuat ada pihak yang terluka, bahkan berujung maut, antarkesatuan TNI, sesama atau lintas matra dan TNI vs Polri.
Kejadian teranyar, anggota satuan elit TNI-AD Kopassus yang tergabung dalam Satgas Nanggala bentrok dengan anggota satuan elite Polri, Brimob hanya gara-gara beli rokok.
Entah apa yang terjadi, anggota Kopassus disebut-sebut tidak bisa menerima harga rokok yang dijual anggota Brimob tersebut, sehingga terjadi keributan, lalu perkelahian yang mengakibatkan lima anggota Brimob terluka.
Kronoligisnya, peristiwa terjadi di Mil 72 mes Tembaga Pura, Mimika antara enam anggota Satgas Amole, Kompi 3 Brimobda Polda Aceh dan anggota Satgas Nanggala Kopassus, Sabtu (27/11).
Perlu dipertanyakan pula, apa kesejahteraan mereka tida terpenuhi sehingga harus menyambi jualan rokok. Apa hal itu tidak menganggu kedinasan mereka?
Beberapa hari sebelumnya, BK, anggota provost TNI-AD di kota Ambon, memukuli dua anggota polisi (ZL dan NS) karena keduanya menilang dan menahan sepeda motor milik keponakan anggota TNI tersebut yang berkendara tanpa dilengkapi SIM dan juga STNK.
Setiap terjadi bentrokan, biasanya atasan menyebutkannya dengan kalimat klise “Hanya akibat kesalah pahaman” , sekarang kasusnya sudah selesai, kedua belah pihak sudah berdamai, namun kasusnya tetap akan kami proses secara internal atau hukum”.
Pertanyaannya, kok hanya karena hal-hal sepele atau kesalah-pahaman, sampai berujung perkelahian fisik? Apalagi jika hal itu dilakukan oleh anggota satuan elite, seharusnya, masalah itu harus dianggap serius oleh pimpinan TNI dan Polri.
Penyelesaian persoalan seharusnya tidak kasus-per kasus, tetapi harus komprehensif dari hulu dan hilirnya, dari perspektif lebih luas, terutama sistem pendidikan dan juga tata perilaku saat sudah berdinas, berbaur dengan masyarakat atau dengan satuan-satuan lain dalam suatu operasi.
Bentrokan antaraggota kesatuan, lintas matra atau TNI-Polri, selain janggal, anomali atau penyimpangan, juga harus dianggap kasus serius yang harus dihentikan, karena bisa menganggu soliditas dan citra serta kredibilitas TNI atau Polri, baik di dalam mau pun luar negeri.
Pucuk pimpinan TNI dan Polri seharusnya mengusut tuntas, agar kasus-kasus berikutnya tidak terjadi lagi.
