JENEWA – Penyelidik PBB mengatakan dalam laporan akhirnya, Selasa (18/9/2018) jika pasukan Myanmar yang memiliki posisi kuat harus disingkirkan.
Hal tersebut diimbau PBB karena telah memberatkan panggilan bagi jenderal-jenderal papan atas untuk dituntut atas genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya.
Penyelidikan PBB sepanjang 444 halaman adalah perincian paling telak dari kekerasan hingga saat ini. Dikatakan bahwa pimpinan tertinggi militer harus dirombak dan tidak memiliki pengaruh lebih jauh atas pemerintahan negara itu.
Militer Myanmar mendominasi negara yang mayoritas beragama Budha, memegang seperempat kursi di parlemen dan mengendalikan tiga kementerian, membuat cengkeraman mereka di perusahaan listrik meski ada reformasi politik yang dimulai pada 2011.
Namun laporan itu mengatakan pemimpin sipil negara itu “harus lebih lanjut mengejar penghapusan Tatmadaw dari kehidupan politik Myanmar,” mengacu pada pasukan bersenjata nasional.
Arabnews melansir, analisis PBB, berdasarkan kerja 18 bulan dan lebih dari 850 wawancara mendalam, mendesak masyarakat internasional untuk menyelidiki petinggi militer untuk genosida, termasuk panglima tertinggi Min Aung Hlaing.
Militer Myanmar membantah hampir semua kesalahan, bersikeras bahwa kampanyenya dibenarkan untuk membasmi gerilyawan Rohingya yang melakukan serangan mematikan di pos perbatasan pada Agustus 2017.
Tetapi tim PBB mengatakan taktik militer telah “secara konsisten dan sangat tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya.”
Laporan itu mengatakan diperkirakan 10.000 orang tewas dalam penumpasan itu.
Peneliti mengatakan Tatmadaw harus direstrukturisasi dan prosesnya harus dimulai dengan mengganti kepemimpinan saat ini.
Misi yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret 2017, tidak memusatkan perhatian sepenuhnya pada militer.
Kritik khusus juga ditujukan pada Suu Kyi, yang reputasi globalnya telah hancur oleh kegagalannya untuk berbicara kepada Rohingya melawan militer.
