NEW YORK – Laporan tahunan Badan Pengawas HAM mengatakan serangkaian krisis hak asasi manusia di seluruh dunia terjadi tahun lalu dari Ukraina, China, hingga Afghanistan.
Human Rights Watch atau Badan Pengawas HAM mengatakan, setelah invasi Rusia ke Ukraina, komunitas dunia pantas mendapat pujian karena menyampaikan apa yang disebut “persenjataan lengkap” dari sistem hak asasi manusia – termasuk penyelidikan oleh Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC).
“Kami melihat tanggapan langsung dari komunitas internasional untuk menggerakkan dukungan utama terhadap HAM, termasuk membangun mekanisme keadilan internasional, mengumpulkan bukti kejahatan perang,” ujar Pejabat Direktur Eksekutif Human Rights Watch,Tirana Hassan.
Di kota-kota seperti Bucha dan Izium, ada bukti luas bahwa tentara Rusia menyiksa, memperkosa, dan membunuh warga sipil. Dewan HAM PBB mendokumentasikan beberapa ratus pembunuhan warga sipil.
“Dalam beberapa kasus, tentara Rusia membunuh warga sipil di tempat penahanan sementara. Lainnya dieksekusi di tempat setelah pemeriksaan keamanan, seperti di rumah, pekarangan, dan pintu rumah mereka,” tambah Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk.
Laporan tahunan Badan Pengawas HAM itu juga menyoroti pelanggaran di China, termasuk penahanan massal, penyiksaan dan kerja paksa terhadap satu juta Muslim di wilayah Xinjiang. Beijing membantah tuduhan itu. Laporan itu mengatakan, peningkatan pengawasan Dewan HAM PBB terhadap tindakan Beijing sangat menggembirakan.
Di Iran, protes yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini setelah ditahan oleh polisi moral, berkembang menjadi demonstrasi nasional anti-pemerintah. Organisasi Pengawas HAM itu meambahkan, pembunuhan terhadap sedikitnya empat pengunjuk rasa, telah memicu tanggapan dunia yang lebih besar.
“Kita perlu bergerak mendukung solidaritas internasional untuk pengunjuk rasa dan harus memastikan, pemerintah di seluruh dunia meminta pertanggungjawaban para pejabat Iran.”
Laporan itu mengutip meningkatnya pelanggaran HAM di Myanmar. Penulis laporan itu mengatakan, rezim di Myanmar melancarkan serangan terhadap masyarakat di seluruh negeri yang menentang kudeta militer.
Di Ethiopia, Human Rights Watch mengatakan proses perdamaian yang dipimpin Uni Afrika baru-baru ini menuai gencatan senjata yang rapuh.
