ALIH-alih “membersihkan” Daerah Istimewa Yogyakarta dari aksi-aksi kejahatan jalanan atau klitih yang sangat meresahkan warga dan sudah berlangsung sejak lama, berulang kali dan menelan korban jiwa, ada pejabat malah cuma memperdebatkan istilah.
Aksi klitih yang merupakan anomali atau penyimpangan perilaku kembali disorot tajam oleh medsos maupun media arus utama setelah korbannya, D (17) siswa kelas XI SMA Muhammadiyah tewas sia-sia di kawasan Jl. Gedongkuning, Minggu dini hari (3/4).
Dalam rapat antara Pemda dan Polda DIY (5/4) seperti disampaikan Humas DIY, disepakati, segala bentuk aksi kekerasan di jalanan tidak lagi disebut klitih, tetapi “kejahatan jalanan”.
Imbauan agar istilah klitih tidak digunakan lagi sebelumnya dilontarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Ady Ari Syam Indradi, karena menganggap istilah tersebut berkonotasi positif yakni “jalan-jalan santai”.
Sebaliknya Kadiv Humas Jogya Police Watch (ICW) Baharudin Kamba (7/4) mengatakan, debat soal istilah klitih tidak substansial, karena menurut dia, yang lebih penting melakukan penanganan, pencegahan dan menangkap pelaku.
Selama 2021 saja tercatat 58 kasus kejahatan oleh pelaku klitih, 40 kasus diantaranya diselesaikan, sementara 102 pelaku diantaranya 80 pelajar diproses hukum.
Kecemasan para orang tua dan warga akibat ulah para klitih tercermin dari tagar #Sri Sultan Yogya darurat klitih dan #Yogya tidak aman yang digaungkan netizen sejak beberapa hari lalu.
Asal kata klithah-klithih menurut pakar Bahasa Jawa dan Guru Besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Pranowo, masuk dwilingga salin suara atau kata ulang berubah bunyi, seperti “pontang-panting”, “tunggang-langgang” atau “wara-wiri”.
Jalan-jalan Tanpa Tujuan
Sedangkan di dalam kamus Bahasa Jawa yang ditulis oleh SA Mangunsuwito, klithah-klithih bermakna, orang yang berjalan-jalan tanpa tujuan karena dalam kebingungan. Disebut klitih hanya karena terjadi di DIY, sedangkan secara umum adalah fenomena aksi-aksi kejahatan di ruang publik yang marak dan tak pernah dituntaskan aparat berwenang.
Fenomena semacam aksi klitih terjadi di berbagai kota-kota besar di Indonesia termasuk ibu kota, bahkan ironisnya, juga marak di bulan suci Ramadhan saat mayoritas penduduk yang beragama Islam menunaikan ibadah puasa.
Di DIY maraknya aksi klitih sangat merusak citranya sebagai kota pelajar sehingga seharusnya ditangani serius oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan mengerahkan segenap jajarannya, berkoordinasi dengan aparat kepolisan dan teritorial.
“Kan ada aparat kepolisian dan teriorial militer sampai babhinkantibmas di desa-desa, intelijen dan juga Satpol PP Pemda DIY. Mereka Kemana saja?
Andai kan pimpinan Pemda, anggota wakil rakyat setempat (DPRD), pimpinan cabang parpol dan ormas di DIY, pimpinan kepolisian atau teritorial setempat, sesekali “begadang” menginspeksi lokasi-lokasi rawan, memberikan masukan tentang cara-ara mengatasi atau langsung melakukan penindakan bagi instansi berwenang, agaknya aksi klitih tak berlarut-larut dan terus memangsa korbannya.
Ayo berhenti debat soal istilah, coba sesekali turun ke jalan untuk mengatasi aksi klitih atau ragam kejahatan di jalanan lain, apa pun nama dan istilahynya, masyarakat cuma ingin rasa aman“.
