SARAN dan seruan untuk melakukan “locokdown” atau pembatasan sosial di sejumlah wilayah termasuk DKI Jakarta mengemuka pada saat tren penyebaran Covid-19 sedang menuju puncaknya beberapa hari ini.
Fasilitas kesehatan dicemaskan bakal ambruk jika pasien terus berdatangan, belum lagi nakes terrutama dokter dan perawat yang jumlahnya terbatas bakal terus berkurang jika mereka ikut terpapar.
Kegawatan situasi di ibukota tercermin dari pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan,Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi, Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan walikota ke lima wilayah se-DKI oleh Presiden Jokowi, Selasa (15/6).
Jokowi dalam kesempatan itu mengingatkan Pemprov DKI Jakarta terkait kurag efektifnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menggalakkan program vaksinasi dan juga kepatuhan pada prokes 5 M terutama mengenakan masker. PPKM di ibukota sendiri diperpanjang dua minggu lagi sampai 28 Juni.
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kenaikan kasus Covid-19 mingguan tertinggi (7.132 kasus), sementara kasus pertambahan harian rata-rata antara 2.000 sampai 2.700 kasus, sementara positivity rate (persentase kasus positif dari total pengetesan) 17,9 persen.
Ketua DPRD DKI Jakarta Edy Marsudi juga berpendapat, lockdown sudah bisa diterapkan di wilayah ibukota guna memotong mata rantai penyebaran Covid-19.
Sementara Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengemukakan, pihaknya terus memantau perkembangan Covid-19 dan juga perlu tidaknya lockdown terbatas, misalnya diberlakukan pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu).
Sementara Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban menyarankan agar istilah PPKM dikembalikan saja menjadi lockdown agar terkesan lebih tegas dan serius guna mengatasi lonjakan Covid-19.
Namun tentu saja wacana lockdown di ibukota akan ditentang kalangan pengusaha yang baru saja bisa sedikit bernafas setelah kegiatan usaha secara bertahap dibuka sejak April lalu, begitu pula warga yang bekerja di sektor informal sepet pedagang, buruh atau pengemudi ojol.
BOR terus Meningkat
Jumlah asien yang dirujuk di RS Darurat (RSDC) Covid-19 Kemayoran juga terus meningkat dan saat ini keterisian tempat tidur (BOR) sudah mencapai 75 persen (5.551 orang) dari total kapasitas 7.400 orang.
Menara 8 di RSDC juga dibuka untuk menambah Menara 4,5,6 dan 7 yang sudah lebih dulu dioperasikan untuk merawat pasien OTG, bergejala ringan sampai sedang. Pembukaan Menara 8 menambah kapasitas untuk 1.400 pasien lagi (semula 5.900-an orang).
Pemrov DKI Jakarta juga menyediakan tujuh wisma di lokasi tersebar untuk menampung pasien isolasi mandiri setelah BNPB kehabisan dana untuk membiayai sejumlah hotel yang digunakan pasien isolasi mandiri sebelumnya.
Ruang Komisi I DPR-RI sudah dilockdown sementara, menyusul sejumlah aggotanya, tenaga ahli, staf dan OB terpapar Covid-19, sedangkan penutupan ruang di komisi-komisi lain sedang dipertimbangkan sesuai perkembangan.
Fasilitas layanan kesehatan dii wilayah Bandung Raya, Kota Bandung, Sumedang dan Cimahi juga dilaporkan kritis , karena sebagian RS penuh dan rata-rata keterisiannya sudah di atas 80 persen.
Lonjakan angka Covid-19 juga dilaporkan terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, seluruh Jawa dan Kalimantan, Gorontalo, Sulawesi Selatan serta Papua Barat.
Transmisi lokal varian virus baru corona seperi varian Delta asal India (B1.617.2) yang lebih menular sudah terjadi akibat pengabaian pada prokes 5M, ditambah lagi kelelahan yang dialami petugas di lapangan dan juga para nakes yang mulai berguguran.
Pertambahan kasus harian Covid-19 nasional trennya juga terus naik, tercatat pada 16 Juni ada 9.944 kasus menjadi 1.937.652 kasus, yang meninggal bertambah 196 orang menjadi 53.476 orang dan yang sembuh bertambah 6.229 orang menjadi 1.763.870 orang.
Bahu membahu diperlukan bagi segenap komponen bangsa untuk ikut cawe-cawe mencegah lonjakan Covid-19 paling tidak dengan mematuhi prokes 5M.
